Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 187

Title          ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIKA, SALAH SATUNYA KARENA DIBAHAS DIAM-
                              DIAM
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      16 Februari 2020
               Page/URL       https://kumparan.com/kumparanbisnis/alasan-buruh-tolak-omnibus-law-cik a-salah-
                              satunya-karena-dibahas-diam-diam-1sqrpUZErnC
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) menolak menjadi bagian dalam tim
               pembahas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) yang
               dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

               Tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No. 121 tahun 2020 ini,
               merupakan kelanjutan dari penyerahan Surat Presiden (Surpres) mengenai
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cika)
               kepada DPR pada Rabu (12/2).

               Lantas, mengapa KSPI menolak masuk dalam tim pembahas tersebut?

               Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan selama ini pihaknya tak pernah dilibatkan
               dalam alur pembahasan RUU Omnibus Law Cika. Pihaknya pun mengaku ke
               depannya enggan terlibat menjadi tim pembahas RUU tersebut.

               "Jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga
               bersedia untuk masuk ke dalamnya. Dengan tegas, kami menyatakan, KSPI tidak
               pernah dan tidak akan, masuk ke dalam tim yang bentuk oleh Menko
               Perekonomian," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi
               Menteng, Jakarta, Minggu (16/2).

               Di sisi lain, Ia menyesalkan RUU Omnibus Law Cika yang dinilai masih banyak pasal
               yang tidak berpihak pada buruh. Salah satunya, ialah perlindungan pada tenaga
               kerja yang tidak diakomodasi.

               "Saya kebetulan pengurus pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Badan ILO
               (International Labour Organization) berkantor di Jenewa, Swiss. Di ILO setiap
               membahas bisnis itu pasti membicarakan perlindungan, itu dua sisi mata uang di
               seluruh dunia. Nah, draft RUU Cipta Kerja kebalikannya, bicara investasi tapi salah
               satu klasternya bicara reduksi kesejahteraan buruh," tuturnya.

               Selain itu, pihaknya juga menyatakan kekecewaannya menyoal pembahasan RUU
               Cipta Kerja yang dinilainya tertutup.

               "(Ini) bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi, UU Pembuatan Peraturan





                                                      Page 186 of 336.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192