Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title HIPPI BERHARAP TIDAK ADA PASAL MULTITAFSIR DALAM OMNIBUS LAW
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/hippi-berharap-tidak-ada-pasal-mult itafsir-dalam-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang meminta, agar jangan sampai ada pasal-pasal karet atau pasal
multitafsir dalam rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law cipta kerja.

"Jelas, kita harap tidak ada pasal-pasal karet atau pasal-pasal multitafsir," ujar
Sarman ketika dihubungi, Minggu (16/2).

Pasalnya, lanjut dia, dunia usaha butuh kepastiaan yakni kepastian hukum,
kepastian perizinan, keamanan, dan keberlangsungan usaha. Ia juga meminta,
peraturan turunan omnibus law itu dapat memerinci dengan tepat teknis aturan.

Misalnya terkait berapa lama waktu perizinan, biaya yang dibutuhkan dan hal
lainnya. "Selama ini kebijakan tumpang tindih dan berbelit-belit," ungkap dia.

Sementara itu, Ajib Hamdani, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus
Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), mengatakan, jika
dicermati stagnasi peringkat Indeks Kemudahan Berbisnis ( ease of doing business
index /EoDB) di Indonesia terutama karena faktor Ketenagakerjaan dan faktor
Perpajakan.

Ia menyebutkan, dua faktor penghambat naiknya peringkat EoDB tersebut yang
kemudian pemerintah berinisiasi membuat deregulasi dalam bentuk 2 draft Omnibus
Law.

Ajib mengatakan, dalam konteks ketenagakerjaan adalah tentang produktivitas,
daya saing dan regulasi yang terlalu complicated .

Sedangkan dalam konteks Pajak, competitive Indonesia masih lemah di tarif dan
objek pajak yang dianggap banyak double taxation .

"Dengan deregulasi Omnibus Law ini diharapkan pemerintah bisa mengerek
peringkat EoDB di kisaran 40-50 dunia," ungkap Ajib.

Page 184 of 336.