Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 188
Perundang-undangan, dan UUD 1945 dan kami tidak setuju isi Omnibus Law
tersebut," kata dia.
Hal lain lagi, yang menjadikan pihaknya enggan untuk terlibat dalam tim
pembahasan RUU dikarenakan draf RUU Cipta Kerja telah diserahkan ke parlemen,
sehingga menurutnya tidak dibutuhkan lagi tim untuk pembahasan Omnibus Law
tersebut.
"RUU telah diserahkan kepada DPR, OKI tidak dibutuhkan tim, untuk apa? KSPI
akan menempuh jalur bersama DPR untuk memberikan pandangan dan masukan
dengan sebuah sikap setelah mempelajari draft RUU tersebut," ucapnya.
Maka dari itu, Ia menegaskan segala bentuk pencatutan nama KSPI sebagai pihak
yang menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law Cika itu tidak dibenarkan.
"KSPI tidak bertanggungjawab satu pasal pun terhadap isinya, karena memang KSPI
tidak pernah dan tidak akan terlibat masuk ke dalam Tim bentukan Menko
Perekonomian tersebut," pungkasnya.
Page 187 of 336.
