Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 192
Title MENTERI ERA SBY: OMNIBUS LAW YANG DIGAGAS JOKOWI MEMINGGIRKAN BURUH
Media Name kumparan.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/menteri-era-sby-omnibus-law-yang-d igagas-
Page/URL
jokowi-meminggirkan-buruh-1sqwkOI9l8i
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pembahasan RUU Omnibus Law saat ini sudah berada di tangan DPR, setelah
pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut dan Surat Presiden (Surpres) Jokowi
pada Rabu (12/2) lalu. Menteri era Presiden SBY menilai, RUU Omnibus Law
tersebut rawan memicu konflik, karena cenderung meminggirkan suara kaum buruh.
Sekretaris Kabinet periode 2010-2014, Dipo Alam, mengkhawatirkan pemerintah
gegabah melangkah dalam menyiapkan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang
sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Inisiatif Pemerintah ini,
menurut Dipo telah memancing reaksi keras kalangan buruh.
"Sejak awal sudah kelihatan (Omnibus Law) hanya akan memunculkan gejolak di
tengah masyarakat. Di satu sisi Pemerintah melibatkan banyak sekali pengusaha
dalam penyusunan draf Omnibus Law tersebut, namun di sisi lain kaum buruh yang
juga akan terdampak justru dipinggirkan," katanya dalam diskusi online yang digelar
Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Minggu (16/2).
Menurut Dipo, Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan. Setiap
beleid yang berpotensi memperbesar ketimpangan atau mencederai rasa keadilan
publik, sudah seharusnya tidak dirilis.
Hal ini, lanjutnya, hanya akan memperbesar risiko terjadinya konflik di masa
mendatang.
Di sisi lain, mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia era 1970-an ini,
melihat cara Pemerintah Jokowi untuk meredam konflik kian mendekati cara-cara
Orde Baru.
"Kita ingat, pada 1978 dulu, saat Indeks Gini (ukuran kesenjangan) Indonesia
mencapai 0.38, yang merupakan rekor tertinggi ketimpangan ekonomi, sehingga
meningkatkan angka ketidakpuasan dan turunnya kepercayaan terhadap
pemerintah, yang dilakukan oleh rezim militer Orde Baru justru adalah meluncurkan
program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)," ujar Dipo.
Gaya seperti itu, dianggap Dipo berulang di Pemerintahan Jokowi. Pada 2010 lalu,
saat angka ketimpangan mencapai rekor terbaru 0.41, yang merupakan angka
Page 191 of 336.
