Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

tahun untuk setiap kasus dan diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan
melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang
dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat
Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga
tuntas.

Tidak hanya program JKK, program JKM juga mengalami peningkatan manfaat yang
cukup signifikan. Selama ini manfaat program JKM yang diterima ahli waris terdiri
dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24
bulan, bantuan biaya pemakaman dan beasiswa untuk 1 orang anak dengan total
manfaat sebesar Rp 24 juta. Namun, dengan disahkannya peraturan ini total
manfaat santunan JKM meningkat sebesar 75 persen menjadi Rp 42 juta. Hal ini
tidak terlepas dari kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban
pekerja atau keluarganya yang ditinggalkan.

Perincian santunan kematian program JKM naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20
juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp
12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta.

"Dalam kesempatan acara dialog hari ini selain menyerahkan kartu peserta, kita
juga telah menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris Ibu Wakingah, salah
satu PRT asal Wonosobo senilai Rp 42 Juta. Mudah-mudahan santunan ini dapat
meringankan beban keluarga ahli waris Ibu Wakingah," ungkap Cotta.

Sementara itu Ketua Dewas BPJAMSOSTEK Guntur Wicaksono, menegaskan PRT
merupakan pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan. "PRT jangan sampai didiskriminasikan atau dieksploitasi. Itu
melanggar HAM dan melanggar Konvensi ILO," ungkap Guntur.

Untuk itu menurut Guntur pihak majikan perlu untuk memberikan fasilitas
kepesertaan BPJAMSOSTEK untuk PRT-nya. Menurut Guntur, dengan cara tersebut
sebenarnya juga meringankan majikan dalam sisi perlindungan ketenagakerjaan.
"Saya zaman dulu (sebelum hadir BPJAMSOSTEK) pernah pengalaman punya PRT
yang pendarahan (kecelakaan kerja) dibawa ke rumah sakit biayanya sampai Rp10
juta," paparnya.

Kini setelah hadir BPJAMSOSTEK, PRT bisa didaftarkan peserta program jaminan
sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu maka seluruh risiko pekerjaan PRT akan
ditanggung oleh negara melalui BPJAMSOSTEK. Menurut Guntur, Jaminan
Kecelakaan Kerja BPJAMSOSTEK memberikan penjaminan tanpa batas biaya atau
unlimited.(mdo/dni)

Page 190 of 336.