Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 186

Title          HAPUS UPAH MINIMUM DAN BEBASKAN TKA, INI SEMBILAN ALASAN BURUH TOLAK RUU
                              CIPTAKER
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      16 Februari 2020
               Page/URL       https://politik.rmol.id/read/2020/02/16/421743/hapus-upah-minimum-dan- bebaskan-
                              tka-ini-sembilan-alasan-buruh-tolak-ruu-ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan
               pemerintah kepada pimpinan DPR RI. Diterima DPR, Ini Keluh Kesah Buruh Soal
               RUU 'Cilaka' Meski demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap
               pada pendiriannya untuk menolak RUU Cipta Kerja alias 'Ciptaker' disahkan.

               Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan setidaknya ada sembilan alasan yang
               melatarbelakangi buruh menolak Omnibus Law tersebut.

               "Kenapa kami menolak karena ketika RUU Ciptaker disahkan maka upah minimum
               akan dihilangkan," ungkapnya saat konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi,
               Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

               Dengan begitu upah minimum dihilangkan, lanjut Said, buruh akan jauh dari kata
               sejahtera. Selanjutnya, RUU Ciptaker otomatis akan menghilangkan pula pesangon,
               outsourcing yang bebaskan untuk semua jenis pekerjaan dan juga jam kerja yang
               eksploitatif. Bukan hanya itu, dengan disahkannya RUU Ciptaker, maka akan
               diterapkan pula penggunaan karyawan kontrak. Artinya itu akan mengancam nasib
               bukan hanya kaum buruh. Namun juga anak muda yang akan turun bekerja.

               "Lalu penggunaan tenaga kerja asing pun semakin bebas. Bukan hanya untuk pada
               pekerja yang membutuhkan keahlian tapi juga untuk buruh kasar," jelasnyka.

               "Selanjutnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin dipermudah,
               hilangnya jaminan sosial khususnya kesehatan dan pensiun, dan yang paling parah
               sanksi pidana untuk perusahaan akan dihilangkan," sambungnya.

               Untuk itu, jika Pemerintah tetap mensahkan, buruh mengancam akan ada
               gelombang aksi yang besar. Bukan hanya di daerah-daerah, namun juga nasional.

               "Kami pun yakin mahasiswa akan ikut turun. Karena RUU ini sangat merugikan
               termasuk kaum mahasiswa yang pastinya juga akan memasuki dunia pekerjaan,"
               pungkasnya.

               EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: BURUH OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER SAID
               IQBAL.



                                                      Page 185 of 336.
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191