Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 179
Pemerintah juga membuat blunder dengan menerbitkan Keputusan Menteri
Koordinator Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 tentang tim pembahas omnibus
law Cipta Kerja. Tim tersebut baru diketahui oleh beberapa serikat pekerja pada hari
Selasa, 11 Februari 2020. Untuk apa dibentuk tim pembahasan jika faktanya draf
omnibus law Cipta Kerja sudah diserahkan kepada DPR pada Rabu, 12 Februari
2020? tanya Mirah Sumirat.
"Ini adalah akal-akalan untuk mengesankan kepada publik seolah-olah Pemerintah
sudah membahas bersama serikat pekerja padahal faktanya tidak pernah ada
pembahasan bersama dengan kami," tegas Mirah Sumirat.
Dari sisi isi draft RUU Cipta Kerja, justru semakin tidak memberikan perlindungan
dan jaminan kesejahteraan pada pekerja. Hilangnya upah minimum, hilangnya
pesangon, hilangnya hak dasar pekerja untuk mendapatkan cuti khusus, outsourcing
yang diperluas, kontrak kerja yang merugikan, sampai hilangnya sanksi pidana bagi
pengusaha nakal, semuanya membuktikan bahwa kekhawatiran serikat pekerja
selama ini terbukti.
"ASPEK Indonesia meminta DPR untuk berpihak penuh pada kepentingan rakyat dan
tidak hanya menjadi "stempel" bagi kepentingan pemodal yang menggunakan
tangan Pemerintah," tutup Mirah Sumirat.
Page 178 of 336.
