Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 245
Title 5 ATURAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG DIANGGAP RUGIKAN PEKERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 15 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1307814/5-aturan-omnibus-law-cipta-kerj a-yang-
Page/URL
dianggap-rugikan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Pemerintah sudah menyerahkan draf omnibus law Rancangan Undang-
undang atau RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Namun,
serikat buruh menemukan ada beberapa pasal di dalam undang-undang sapu jagat
ini yang bakal merugikan kalangan pekerja.
Berikut beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan pekerja di RUU
Cipta Kerja : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak aturan baru
tentang skema pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.
Dalam pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah
minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).
Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan
meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran
nilai gaji.
"Kalau hanya UMP, maka buruh yang saat ini upahnya mengacu UMK akan
dirugikan," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono
saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2020.
Sebagai contoh, kata Kahar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP
2020 sebesar Rp 1,81 juta atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya yang
sebesar Rp 1,6 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di
sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Misalnya, UMK 2020 di Kabupaten
Karawang Rp 4.594.324, di Kota Bekasi Rp 4.589.708, sementara di Kabupaten
Bekasi sebesar Rp. 4.498.961.
Pemerintah memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha jika
melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
mengatakan ada plus minus dalam perubahan aturan yang ada di draf omnibus law
Cipta Kerja ini.
Page 244 of 336.
