Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 249
Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, PENGUSAHA BISA PEKERJAKAN KARYAWAN MELEBIHI
KETENTUAN JAM KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 15 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/08320551/omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
pengusaha-bisa-pekerjakan-karyawan-melebihi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Pemerintah membuka peluang bagi pengusaha untuk bisa
mempekerjakan karyawan melebihi batas ketentuan waktu kerja.
Hal ini berdasarkan penelusuran Kompas.com pada Jumat (14/2/2020) atas draf
omnibus law RUU Cipta Kerja yang resmi diserahkan pemerintah kepada DPR.
Kompas.com telah mengonfirmasi perihal draf RUU Cipta Kerja itu ke sejumlah
pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).
Adapun draf tersebut dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan khusus pada poin jam kerja yang tercantum pada pasal 77-78.
Pada pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan empat poin.
Keempatnya yakni kewajiban pengusaha melaksanakan ketentuan waktu kerja,
ketentuan waktu kerja adalah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari
untuk 5 hari kerja, ketentuan waktu kerja selama 7 jam atau 8 jam tidak berlaku di
sektor atau pekerjaan tertentu, serta adanya aturan khusus untuk mengatur sektor
usaha atau pekerjaan tertentu.
Sementara itu, pada draf RUU Cipta Kerja ketentuan pasal 77 diubah menjadi tiga
poin aturan saja.
Tiga poin itu sebagai berikut: (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam
1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.
(3) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian, draf RUU Cipta Kerja memasukkan satu pasal baru yang dinamai pasal
77 A.
Pasal ini mengatur tiga hal, salah satunya memperbolehkan pengusaha
memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan pada pasal 77 ayat (2) dalam
draf RUU Cipta Kerja.
Page 248 of 336.
