Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title RUU CIPTA KERJA: PEKERJA BISA DIKONTRAK SEUMUR HIDUP
Media Name jawapos.com
Pub. Date 15 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/15/02/2020/ruu-cipta-kerja-pekerja-bi sa-dikontrak-
Page/URL
seumur-hidup/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Kerja! Kerja! Kerja! Slogan Kabinet Kerja di periode I kepemimpinan Presiden Joko
Widodo itu bakal benar-benar diterapkan. Dalam draf Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan disebutkan, libur untuk pekerja cukup
sehari dalam seminggu. Bukan cuma itu, pekerja atau karyawan harus siap-siap
kehilangan pesangon karena berstatus kontrak seumur hidup.

Dalam draf RUU Cipta Kerja yang diterima Jawa Pos, aturan libur dua hari dalam
satu minggu lenyap. Padahal, aturan itu sebelumnya tercatat jelas dalam pasal 79
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada pasal 79 ayat 2 poin b UU Ketenagakerjaan disebutkan, waktu istirahat dan
cuti meliputi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2
hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian, ada poin d soal istirahat
panjang. Tertulis, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ke-7 dan ke-8.

Lamanya masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6
tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Syarat lainnya,
pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

Sayangnya, dua poin tersebut hilang. Digantikan dengan waktu istirahat antara jam
kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan
waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Ada juga istirahat mingguan 1
hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Guyonan kerja keras bagai kuda sepertinya
akan benar-benar terealisasi.

Yang lebih miris, pekerja terancam berstatus kontrak hingga waktu yang tidak
ditentukan alias seumur hidup. Risiko itu muncul sebagai dampak tidak
diakomodasinya pasal 59 UU Ketenagakerjaan dalam RUU tersebut. Dengan
dihapusnya pasal 59, menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono, penggunaan
pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak bisa diterapkan untuk
semua jenis pekerjaan.

Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk
pekerjaan tertentu, sesuai jenis dan sifatnya. Atau, kegiatan pekerjaannya akan

Page 252 of 336.