Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 254
selesai dalam waktu tertentu. Misalnya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang
bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, atau
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Selain itu, papar dia, pekerja kontrak tidak dapat digunakan untuk jenis pekerjaan
yang bersifat tetap. Dengan demikian, selain pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu, harus
menggunakan pekerja tetap.
"Tapi, dengan dihapusnya pasal 59, tak ada batasan pekerjaan apa saja yang bisa
kontrak. Untuk semua sektor, bisa diterapkan sistem kontrak," keluhnya.
Selain itu, tidak ada lagi batasan sampai kapan masa kontrak tersebut. Sebelumnya,
sistem kontrak hanya berlaku paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali
untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. "Tidak ada lagi batasan seorang pekerja
bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup,"
tuturnya.
Kahar mengatakan, jika RUU itu disahkan, para pekerja bakal makin tercekik.
Perusahaan akan cenderung mempekerjakan buruh dengan sistem kontrak kerja.
Mereka akan merasa tidak perlu mengangkat pekerja tetap. Sebab, dengan pekerja
kontrak, tidak ada lagi pesangon.
"Karena pesangon hanya diberikan kepada pekerja yang berstatus karyawan tetap,"
tegasnya.
Nestapa buruh/pekerja tak berhenti di situ. Masalah cuti, libur, dan upah yang
menyertainya juga bikin geleng-geleng. Memang tak ada penghapusan soal libur
haid di pasal 81. Cuti juga tetap diberikan sebanyak 12 hari seperti yang ada di
pasal 79 ayat 3. Libur sakit juga dibolehkan dan pekerja tetap diberi upah. Hanya,
aturan upahnya tidak transparan. Bisa jadi pekerja diberi upah lebih rendah
daripada yang saat ini berlaku.
Hal itu tecermin dalam draf RUU tersebut di pasal 93. Lima ayat yang sebelumnya
ada kini disederhanakan menjadi tiga. Kemudian, ketentuan poin pembayaran upah
di ayat 2 dikurangi dari 8 menjadi 4 poin. Tak ada keterangan spesifik soal
pembayaran pekerja/buruh ketika tidak masuk kerja karena menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anak, atau istri melahirkan maupun keguguran. Tak
ada juga aturan upah untuk suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua
atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.
Yang ada hanya upah dibayar ketika pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan; pekerja/buruh tidak masuk kerja
dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha. Selain itu,
Page 253 of 336.
