Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 258
Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, ATURAN SOAL CUTI HAMIL, CUTI HAID, DAN
KESEMPATAN IBADAH PEKERJA DIHAPUS?
Media Name kompas.com
Pub. Date 15 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/09501021/omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
aturan-soal-cuti-hamil-cuti-haid-dan-kesempatan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Draf RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan aturan cuti hamil-
melahirkan, cuti haid, dan pemberian waktu untuk beribadah. Hal ini berdasarkan
penelusuran Kompas.com pada Jumat (14/2/2020) atas draf omnibus law RUU Cipta
Kerja yang resmi diserahkan pemerintah kepada DPR.
Kompas.com telah mengonfirmasi perihal draf RUU Cipta Kerja itu ke sejumlah
pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020). Adapun draf tersebut
dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus
pada poin yang membahas hak libur dan cuti mulai pasal 79 hingga pasal 84. Dalam
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian kesempatan dari
pengusaha bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah diatur pada pasal 80.
Kemudian pasal 81 mengatur soal pekerja/buruh perempuan yang bisa memperoleh
libur pada saat haid hari pertama.
Pasal 82 mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja/buruh
perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang
mengalami keguguran. Lalu, pasal 83 mengatur kesempatan bagi pekerja/buruh
yang anaknya masih menyusu untuk menyusui anaknya selama waktu kerja.
Kemudian pasal 84 mengatur bahwa setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak
istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang, melaksanakan ibadah serta cuti
hamil-melahirkan berhak mendapat upah penuh. Sementara itu, pada draf RUU
Cipta Kerja tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam lima pasal di atas.
Draf RUU tersebut tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status
penghapusan dari empat pasal itu, sebagaimana terjadi untuk pasal-pasal lain di
seluruh bagian draf.Dalam draf RUU Cipta Kerja, poin hak libur dan cuti hanya
dibahas pada perubahan atas pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Bunyi Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kerja;
Page 257 of 336.
