Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 255
pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.
Ayat 3 soal besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh ketika sakit di UU
Ketenagakerjaan pun dihilangkan. Padahal, jelas disebutkan, ketika buruh sakit
untuk 4 bulan pertama, upah tetap dibayar 100 persen. Kemudian, untuk 4 bulan
kedua, dibayar 75 persen dari upah, 4 bulan ketiga dibayar 50 persen dari upah,
dan bulan selanjutnya dibayar 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan
kerja dilakukan oleh pengusaha.
"Bisa jadi upah lebih kecil karena tidak disebutkan secara detail. Nanti diatur dalam
peraturan pemerintah," ungkapnya.
Pemerintah Bantah Hapus Hak Pekerja Terpisah, Sesmenko Perekonomian
Susiwijono Moegiarso menampik bahwa pemerintah akan menghapus hak-hak
pekerja, termasuk cuti menikah dan cuti hamil.
"Nggak gitu lah, nggak ada (penghapusan, Red). Tinggal dibaca saja di RUU-nya.
Kadang kekhawatirannya berlebihan. Padahal, kan niat kami ini, selain menciptakan
lapangan kerja baru, juga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang existing,"
ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (14/2).
Susiwijono menolak kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah menghapus hak-
hak tersebut. Menurut dia, hal itu adalah hak dasar bagi pekerja. Pemerintah tak
mungkin menghapus ataupun mengurangi hak para pekerja.
Dia juga menolak kekhawatiran yang terkait dengan aturan upah minimum
berdasar pertumbuhan ekonomi yang tertera pada pasal 88D.
"Ada pasalnya. Kalau pertumbuhannya minus, minimal upahnya sama dengan tahun
lalu. Intinya, upah nggak boleh turun." Hal itu sekaligus menampik kekhawatiran
pada pasal 88E yang terkait dengan upah minimum padat karya yang diatur
terpisah. Banyak pihak yang khawatir pasal tersebut bakal memicu terjadinya rezim
upah murah yang merugikan pekerja, khususnya di sektor tekstil pakaian jadi dan
alas kaki.
Susiwijono menyebutkan, kekhawatiran itu sejatinya tak perlu ada. Sebab, niat
awal pemerintah membuat Omnibus Law Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan
kerja. Susiwijono menjelaskan, khusus untuk PP, pemerintah berkomitmen
menerima usulan apa pun sejak awal.
"Betul-betul tak kasih penuh (usulan, Red) ke teman-teman pekerja. Mana ada coba
bikin PP seperti itu dalam sejarah? Ini betul-betul kami libatkan dari nol," jelasnya.
Dengan kondisi itu, jika masih ada yang menolak dilibatkan, pemerintah tak bisa
berbuat banyak. "Itu niat serius dari dulu. Pada saat komunikasi, diserang sana-sini.
Tapi, nggak papa, itu bagian dari demokrasi. Yang jelas, pemerintah berkomitmen
memenuhi janjinya untuk melibatkan pekerja," katanya..
Page 254 of 336.
