Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 295
Yakni, sebelum PHK dilakukan, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah
harus mengusahakan agar pemutusan tersebut tidak terjadi. Caranya, antara lain,
ada surat teguran atau peringatan terlebih dulu dan tidak perlu penetapan
pengadilan. "Kalau di UU 13/2003 kan pelanggaran PP atau PKB, misalnya, telat
masuk kerja, kalau dikasih sanksi maka dikasih surat peringatan dulu. Tapi, di RUU
ini tidak perlu surat peringatan dan bisa di-PHK," papar dia.
Urusan komponen pesangon juga diubah. Ada dua komponen yang nanti digunakan
sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh.
Yakni, upah pokok pekerja dan tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh dan
keluarganya. Menurut Timboel, rumus tersebut berbeda dengan aturan saat ini yang
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, komponen yang
digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang pengganti adalah upah pokok.
Dalam UU Ketenagakerjaan jelas aturannya. Kompensasi PHK berdasar alasannya.
Misalnya, PHK dengan alasan efisiensi akan mendapat 2 kali PMTK (peraturan
menteri tenaga kerja), yaitu 2 kali pesangon (pasal 156 ayat 2) + penghargaan
masa kerja (pasal 156 ayat 3) + penggantian hak (pasal 156 ayat 4).
"Tapi, penggantian hak ini juga tidak diwajibkan lagi (pasal 156 ayat 4). Tapi,
diganti dengan kata 'dapat' diberikan. Artinya, bisa diberikan atau tidak. Ini
penurunan manfaat bagi buruh," ungkap dia.
Meski demikian, jumlah pesangon yang diberikan kepada pekerja bila terjadi PHK
tidak mengalami perubahan. Untuk buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun,
besaran pesangon 1 bulan gaji. Kemudian, bagi yang bekerja dalam waktu 1--2
tahun, pesangon diberikan 2 bulan gaji. Sementara untuk yang bekerja 2--3 tahun,
besaran pesangon 3 bulan upah, dan seterusnya. Besaran pesangon paling banyak
sembilan kali upah yang diberikan bagi buruh yang masa kerjanya 8 tahun atau
lebih. "Nah, saat ini berapa nilai kompensasi tidak lagi diatur di UU, tapi diserahkan
ke peraturan pemerintah," katanya.
Timboel mengatakan, apabila detail poin-poin penting itu nanti diatur melalui
peraturan pemerintah, DPR tidak lagi akan membahas kesejahteraan pekerja.
Sebab, semua diserahkan kepada eksekutif.
Menurut dia, itu strategi eksekutif untuk mengatur semuanya. Sebab, DPR juga
nanti tidak bisa mengkritisi apa pun. "Ya, DPR hanya bicara yang umum-umum saja,
tidak membicarakan soal hal-hal riil yang akan diterima pekerja. Semangatnya
memang race to the bottom," keluhnya.
Menurut dia, pada SK Menko Perekonomian No 121 disebutkan, ada penugasan tim
untuk membicarakan substansi RUU dan substansi regulasi operasionalnya seperti
PP, perpres, dan lainnya. Ada sekitar 14 serikat pekerja atau buruh yang ikut
terlibat. Namun, dengan beredarnya RUU tersebut, tim itu dinilai hanya basa-basi.
Sebab, draf RUU sudah masuk ke DPR. "Terus tim yang ada ini kapan
Page 294 of 336.
