Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 296
membahasnya? Harusnya RUU ditunda dulu ke DPR sampai tim bekerja membahas
substansinya," ungkapnya.
Sementara itu, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menegaskan bahwa upaya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bermuara
pada kepentingan dua pihak, yakni pengusaha dan buruh. Pelaku usaha juga tak
sependapat jika RUU tersebut hanya mementingkan sektor pengusaha. "Indonesia
memiliki risiko atas kerawanan tenaga kerja. Pada 2013, per 1 triliun investasi masih
bisa menyerap 4.500 pekerja dan pada 2018 hanya sekitar 1.400. Hal ini
menyebabkan terjadinya industri padat modal, bukan padat karya," ujarnya.
Hariyadi menyatakan, sudah seharusnya permasalahan aturan ketenagakerjaan
diselesaikan secara menyeluruh. Tidak hanya dilihat dari sisi kepentingan buruh
yang terkait dengan kesejahteraan. Dia menilai, aturan ketenagakerjaan di
Indonesia saat ini justru membuat penyerapan tenaga kerja semakin rendah.
Hariyadi menjelaskan, selama 10 tahun terakhir, investasi asing yang masuk ke
Indonesia meningkat cukup signifikan. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi
peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebab, sebagian besar investasi asing yang
masuk adalah investasi padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja.
"Investasi padat modal terus-menerus masuk, pertumbuhan ekonomi tetap akan
kencang. Tapi, yang menikmati hanya kelas menengah ke atas nanti. Ketimpangan
semakin besar dan tentu akan semakin berbahaya," ujarnya.
Menurut Hariyadi, pemerintah perlu melihat aspek yang lebih besar dari RUU
Omnibus Law Cipta Kerja selain hak-hak pekerja seperti upah dan pesangon. "Yang
paling utama sebenarnya upaya untuk bisa menarik masyarakat yang belum masuk
ke pekerjaan formal," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pembahasan RUU Omnibus
Law bisa berjalan cepat. "Karena ini kan sebenarnya untuk kepentingan kemajuan.
Untuk juga kepentingan tenaga kerja," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menuturkan, pembahasan RUU Cipta
Kerja menunggu agenda rapat paripurna. Di situ akan diputuskan mekanisme
pembahasan melalui badan legislasi (baleg) atau panitia khusus (pansus) yang
melibatkan lintas komisi.
DPR meminta pihak buruh bersabar. Jika pembahasan sudah berlangsung, kata
Melki, pihaknya berjanji membuka ruang partisipasi publik. Temasuk bagi para
serikat pekerja. "Yang pasti, apa pun draf RUU, baik usulan pemerintah maupun
DPR, selalu melibatkan banyak pihak," katanya.
Dia memastikan banyak serikat pekerja yang terlibat dalam isu-isu menyangkut
ketenagakerjaan. Konfederasi buruh yang berbadan hukum dan terdaftar di
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan dilibatkan. Sebab, setiap konfederasi
mewakili banyak anggota buruh yang terdampak regulasi tersebut.
Page 295 of 336.
