Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 45

Title          UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN KOTA BEKASI DITETAPKAN
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      18 November 2019
                              https://www.beritasatu.com/megapolitan/585932/upah-minimum-kabupaten-d an-kota-
               Page/URL
                              bekasi-ditetapkan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemkab Bekasi bakal mengusulkan upah

               minimum kota/kabupaten (UMK) kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. UMK
               Kota Bekasi sebesar Rp 4.589.708 per bulan, sedangkan UMK Kabupaten Bekasi Rp
               4.498.961 per bulan. Kenaikan ini sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP)
               Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Dewan Penetapan Kota dan Kabupaten Bekasi telah mengusulkan besaran UMK
               2020," ujar Sekretaris Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
               Bekasi, Amir Mahfudz, Senin (18/11/2019).

               Selanjutnya, Ridwan Kamil akan menetapkan UMK sebelum awal Januari 2020.

               UMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan dari UMK 2019. UMK
               Kota Bekasi sebelumnya sebesar Rp 4.229.756 per bulan. Sedangkan UMK

               Kabupaten Bekasi sebelumnya sebesar Rp 4.146.126 per bulan.

               Penghitungan UMK 2020, telah diketahui dari perjumlahan persentase inflasi dan
               pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 8,51 persen.

               Meski begitu, FSPMI Bekasi menolak besaran kenaikan 8,51 persen. "Sejak awal
               kami meminta kenaikan sebesar 15 persen UMK 2020 ini," ungkapnya.

               Sementara itu, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi,
               Nugraha, menyatakan keberatannya dengan kenaikan sebesar 8,51 persen ini.
               Apindo merasa kenaikan ini dapat memberatkan pengusaha dan dapat memicu

               hengkangnya perusahaan dari Kota Bekasi.

               "Apabila kenaikan UMK itu dipaksanakan dan disahkan di tingkat provinsi maka
               dunia industri akan menghitung ulang biaya pemasukan dan pengeluaran," ujar
               Nugraha.

               Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak memaksakan kenaikan UMK Kota Bekasi, tetapi



                                                       Page 44 of 101.
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50