Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 48
Namun, agar kebijakan kenaikan upah ini tidak menyengsarakan pengusaha,
seyogyanya pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha pada karya, yang
rentan tutup atas kenaikan upah itu.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri indonesia (Kadin) bidang Kebijakan
Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede menilai, sejatinya kenaikan UMP/UMK
yang dibarengi dengan kenaikan produktivitas pekerja, tidak akan membuat
perusahaan melakukan relokasi.
Oleh karena itu, dia mengusulkan supaya sistem pemberian gaji berdasarkan pada
produktivitas pekerja dan inflasi.
Tak hanya itu, dalam menghitung upah, perlu juga melihat bantuan dari pemerintah
seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Pra Kerja. "Ini harus
dikaitkan," katanya (17/11).
Page 47 of 101.
