Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 165
dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian menjadi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
FSBI adalah wadah bersatunya organisasi-organisasi buruh di seluruh Indonesia
yang sebelumnya terpencar-pencar dalam berbagai organisasi. FSBI pada masa
Orde Baru sangat dekat dengan pemerintah, bahkan terkesan sebagai birokrat,
sehingga nasib buruh pun masih tidak banyak berubah.
Presiden Soeharto. (Foto: Dok. Istimewa) Selain itu, FSBI juga belum sepenuhnya
independen karena masih didanai pemerintah. Pada 1986, muncul ide untuk
menarik iuran sendiri dari para anggotanya.
Selama masa pemerintahan Orde Baru, buruh masih melakukan upaya pemogokan
kerja, meski tak ada aksi unjuk rasa besar yang berarti seperti saat ini.
"Pada masa itu pula, tuntutan buruh akan upah layak, cuti haid, hingga upah lembur
mulai digaungkan. Komisi Upah yang saat itu dibentuk untuk mengakomodasi
kepentingan buruh juga mulai bersuara tentang proses penetapan upah yang tidak
adil bagi buruh," demikian hasil rangkuman CNNIndonesia.com .
Aksi ribuan buruh di Indonesia kembali terjadi usai masa reformasi, tepatnya pada 1
Mei 2000. Kala itu, para buruh menuntut agar 1 Mei kembali menjadi Hari Buruh
Internasional dan hari libur nasional. Aksi yang disertai dengan langkah mogok
besar-besaran para buruh itu berlangsung selama sepekan penuh hingga membuat
para pengusaha ketar-ketir.
Sejak saat itu, peringatan 1 Mei ditandai oleh aksi turun ke jalan oleh ribuan buruh
dari berbagai wilayah seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi ke Jakarta. Aksi ini
senantiasa memicu kemacetan panjang, terlebih ketika buruh memblokade sejumlah
ruas jalan.
May Day di Indonesia tidak hanya diikuti oleh mereka yang berasal dari kalangan
buruh, melainkan juga diikuti oleh Mahasiswa, aktivis dari organisasi kepemudaan,
hingga masyarakat umum.
Namun, tidak ada perkembangan soal tuntutan penetapan 1 Mei dijadikan Hari
Buruh Internasional pada masa pemerintahan Abdurrahahman Wahid alias Gus Dur
maupun Megawati Soekarnoputri.
Pun demikian dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga sempat
bersikeras tidak mau mengabulkan tuntuan buruh tersebut. SBY mengaku tidak
sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional, karena hanya
akan merugikan perusahanan dan pekerja.
Kontroversi SBY kian berlanjut, lantaran Presiden keenam Indonesia kerap
melakukan kunjungan kerja ke luar kota atau luar negeri saat Jakarta dikepung
demo besar-besaran pada 1 Mei. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko
Page 164 of 656.
