Page 166 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 166
Kesra) kala itu, Aburizal Bakrie, juga sempat menyatakan pemerintah tak akan
menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional.
Di masa pemerintahan SBY juga tuntutan yang diminta buruh bukan hanya hari libur
di 1 Mei, tetapi juga soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta jaminan
sosial yang kemudian membuahkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan hingga BPJS Ketenegakerjaan.
Akhirnya, SBY menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional pada 2013.
Tuntutan di Era Jokowi Setelah tuntutannya agar pemerintah menetapkan 1 Mei
sebagai hari libur nasional, buruh menyampaikan sepuluh tuntutan dalam aksinya di
2014. Tuntutan yang disampaikan oleh buruh itu menyangkut persoalan
kesejahteraan buruh dan para pegawai outsourcing .
Sebanyak sepuluh tuntutan itu antara lain kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30
persen dan revisi kebutuhan hidup layak menjadi 84 item; menolak penangguhan
upah minimum, menjalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015;
menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara mecabut Permenkes
Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif, audit BPJS Kesehatan, dan BPJS
Ketenagakerjaan; serta hapus outsourcing .
Presiden KSPI Said Iqbal. (Foto: CNN Indonesia/Harvey Darian) Usai Pilpres
pertengahan April, sejumlah organisasi buruh pun bertemu dengan Presiden Jokowi
di Istana Kepresidenan di Bogor pada Jumat pekan lalu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya
mengatakan pertemuan dirinya dengan presiden tak ada kaitannya dengan
dukungan usai gelaran Pilpres 2019, melainkan pembahasan soal hak-hak buruh.
Said menyatakan pihaknya menyampaikan tiga hal terkait revisi PP 78/2015 tentang
Pengupahan dalam pertemuan itu.
Pertama , kata Said, pemerintah harus mengembalikan hak berunding serikat buruh
dalam kenaikan upah minimum.
Kemudian kedua mencabut formula kenaikan upah minimum dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Formula itu diganti dengan formula survei pasar yang
kemudian dibahas dalam dewan pengupahan "Ketiga memberlakukan upah minimal
sektoral secara menyeluruh dan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar
upah minimum," kata Said.
(asa).
Page 165 of 656.
