Page 278 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019

Hari ini, aksi buruh setidaknya mengajukan 8 (delapan) tuntutan kepada pemerintah
yakni, pertama, soal upah murah dengan mencabut PP 78/2015 tentang
Pengupahan yang dinilai di bawah standar hidup layak; Kedua, meminta pemerintah
untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar perhitungan
upah buruh menjadi 84.

Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer.
Ketiga, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal
di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan,
kesehatan, media dan sektor lain.

Keempat, pemerintah diminta mengantisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan
pembatalan otomatisasi gardu tol yang mengakibatkan puluhan ribu buruh di-PHK;
Kelima, mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap.

Keenam, meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja
asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berbahasa Indonesia;
Ketujuh, pengetatan pemberlakuan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing
harus didampingi 10 orang tenaga lokal; dan kedelapan, mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan 36/2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam
Negeri.

Delapan tuntutan yang disuarakan sangat wajar. Upah buruh Indonesia masih dinilai
rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sedikit di atas Kamboja
dan Laos dengan perbedaan hanya sekitar Rp 1 juta. Kesejahteraan buruh masih
jauh panggang dari api dibandingkan dengan harga kebutuhan hidup yang terus
melonjak.

Perjuangan hak-hak itu akan masih panjang di waktu mendatang. Tak ada kata
lelah, tak ada kata berhenti menuntut hak yang seharusnya dinikmati para buruh
dengan perbandingan bilangan angka layak dan seimbang. Boleh dikatakan, upah
buruh hanya cukup untuk makan dengan keluarganya sementara untuk menabung
hanya bunga-bunga mimpi kesejahteraan.

Eksploitasi buruh masih terjadi, tenaga mereka diperas para konglomet dan
pengusaha sementara mereka tetaplah miskin atau dengan sengaja dimiskin secara
struktural melalui regulasi pemerintah berkonco dengan pengusaha. Tak ada
kepastian jaminan kesehatan, hak cuti dihambat, hak mogok diancam, hak cuti
hamil dihalangi. Mereka tetap harus kerja demi pundi-pundi dollar sang konglomet
tanpa hati.

Banyak kasus buruh dianiaya bahkan dibunuh karena menuntut hak-haknya. Kasus
Marsinah yang melegenda, seorang buruh perempuan diculik dan dibunuh 1993 di
Sidoarjo, Jawa Timur karena menuntut kenaikan upah dan cuti bagi perempuan
berhalangan yang hingga saat ini masih menjadi tabir misteri tak terungkap.

Page 277 of 656.