Page 590 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 590
lapangan," tuturnya.
Untuk menghadapi tantangan industri 4.0, Pemerintah telah memiliki strategi yakni
peningkatan skill pekerja dan calon tenaga kerja di sejumlah Balai Latihan Kerja
(BLK) dan vokasi yang tentu bekerja sama dengan industri agar sesuai dengan
kebutuhan.
"Untuk perlindungan, kami juga masih menggodok aturan yang jelas program yang
diberikan yakni Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF)
untuk orang yang terkena PHK dan pengangguran sebagai dampak revolusi industri.
Ini terus kami siapkan karena kami tak menampik akan ada pekerjaan yang hilang
nantinya, tapi perlu diingat juga akan ada pekerjaan baru yang muncul," terang
Hanif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
berpendapat revolusi industri 4.0 ini tak terelakan.
Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah melakukan peninjauan dan revisi UU
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang dinilai tak relevan lagi. Hal itu dilakukan
sebagai langkah perlindungan pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
"Untuk yang PP 78 ini kami minta pengembalian hak berunding dalam penetapan
upah minimum. Lalu formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini ditentukan
sepihak oleh pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Mira Sonia
meminta agar pemerintah membuat standardisasi khusus untuk pekerja dan
perusahaan outsourcing. Terlebih, pada era industri 4.0 diperkirakan akan banyak
sekali perusahaan yang menggunakan tenaga kerja alih daya.
"Aturan tenaga kerja saat ini juga perlu ditinjau karena tak mendukung dan
melindungi para pekerja outsource," katanya.
Page 589 of 656.
