Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 119
Dalam sambutannya, Ida mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar atas
pembentukan LTSA-PMI yang responsif gender guna memberikan layanan dan perlindungan bagi
CPMI/PMI.
"Ini merupakan bentuk nyata bahwa kita semua mempunyai komitmen yang sama dalam upaya
meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan bagi CPMI/PMI," ucap Ida dalam keterangan
tertulis, Selasa (28/12/2021).
Ida menilai pembentukan LTSA-PMI yang responsif gender ini menjadi penting karena Blitar
merupakan kabupaten kantong PMI nomor 3 di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
setelah Indramayu dan Malang. Ida berharap adanya LTSA-PMI ini dapat dimanfaatkan oleh
seluruh pihak secara maksimal.
"Untuk itu saya berharap LTSA-PMI yang responsif gender di Blitar ini dapat berjalan dengan
baik dan memberikan layanan maksimal kepada PMI di Blitar," katanya.
Terkait hal ini, Ida mengingatkan agar pemerintah daerah turut berperan dalam memaksimalkan
layanan ini. Ia menyebut peran Pemda menjadi penting dalam memberikan layanan informasi,
membuat basis data PMI, menyediakan, serta memfasilitasi pelatihan kerja kepada CPMI.
"Untuk itu, saya mohon semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelayanan
penempatan dan perlindungan CPMI/PMI dapat berperan aktif secara maksimal," ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati Blitar, Rini Syarifah mengatakan Kabupaten Blitar merupakan daerah agraris.
Namun, banyak tenaga kerja usia muda kurang berminat untuk bekerja di sektor pertanian dan
memilih bekerja sebagai PMI.
Untuk itu, Rini pun mengapresiasi dengan kehadiran LTSA di wilayahnya. Pasalnya, layanan ini
dapat bermanfaat dalam hal pengurusan dokumen dengan biaya ringan.
"Kita sangat bersyukur dengan adanya LTSA ini, mengingat Kabupaten Blitar merupakan urutan
kedua dalam hal penempatan PMI setelah Kabupaten Ponorogo," pungkas Rini.
Sebagai informasi, pada kesempatan ini Ida juga menyerahkan secara simbolis kartu
kepesertaan Jaminan Sosial kepada 6 orang perwakilan pekerja rentan bukan penerima upah, 2
orang perwakilan pekerja disabilitas, dan 2 orang penerima manfaat atas Jaminan Kematian
serta Jaminan Beasiswa.
118
