Page 121 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Ridwan Kamil: Soal UMK Jabar dan DKI Jangan Dibanding-bandingkan
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013341746/ridwan-kamil-
soal-umk-jabar-dan-dki-jangan-dibanding-bandingkan
Jurnalis Novianti Nurulliah
Tanggal 2021-12-28 21:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Kalau ngomongin upah ya harus paham juga.
Jakarta itu enggak ada UMKnya, dia tidak ada ajuan dari Bupati Walikota nya. Jadi seorang
Gubernur DKI bisa mengkoreksi

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Gubernur yang non DKI itu kayak tukang pos,
stempel usulan dari bawahnya. Kalau usulan tidak berubah dan tidak ada perubahan kan, jadi
Jawa Barat tidak berubah karena Bupati Walikota tidak ada yang mengusulkan revisi-revisi
sampai detik-detik terakhir

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi kalau seolah-olah harapannya gubernur
Jabar merevisi. Artinya saya disuruh melanggar aturan karena kewenangan Gubernur di luar
DKI. Maka jangan dibanding-bandingin
neutral - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Dasarnya adalah pertama putusan MK yang kedua
adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia maupun Jawa Barat sedang dalam kondisi
bagus, kemudian Bappenas juga merilis, dengan kenaikan upah minimum tahun 2022, 5,1% Pak
Suharso Monoarfa menyampaikan maka akan meningkatkan daya beli paling tidak Rp 180 triliun

neutral - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Dasar ketiga adalah Gubernur DKI (Anies
Baswedan) sudah secara resmi merevisi keputusan upah minimumnya yang sudah dirilis
diberbagai media termasuk kepgubnya. Dan hari ini yang lebih luar biasa kadin DKI sangat setuju
kenaikan upah 5,1 persen yang diterbitkan Gubernur DKI

neutral - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Kalau Gubernur Jawa Barat saja berani, saya kira
nggak ada persoalan. Oleh karena itu hari ini kita mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera
merevisi mengingat upah minimum itu berlaku 1 Januari, maka waktunya sampai 31 Desember
hari ini. maka Kita melakukan aksi 3 hari dengan tujuan mendorong Gubernur untuk merevisi

120