Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

SINDIR WAHIDIN, KSPI: GUBERNUR BANTEN TIDAK PERNAH MAU BERDIALOG

Gubernur Banten Wahidin Halim diminta bisa menembuh jalur damai terkait pelaporan sejumlah
buruh yang menerobos masuk ruang kerjanya saat aksi unjuk rasa. Wahidin disarankan
mencabut laporannya di polisi agar persoalan ini tak berlarut-larut.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal. Ia
mengatakan jika Wahidin tak mau menyelesaikan dengan damai maka dianggap melanggar
konvensi terkait buruh di PBB.

Menurut dia, kondisi itu nanti bisa merugikan citra Indonesia di mata dunia internasional. Bagi
dia, pilihan bijaknya adalah Wahidin membangun dialog kemudian mencabut laporannya ke
polisi.

"Langkah Gubernur melaporkan buruh dalam aksi buruh itu akan melanggar konvensi, akan
merugikan Indonesia. Lebih baik tidak merugikan, (tidak) meluas ke dunia internasional dan
merugikan Indonesia. Jadi, lebih baik dicabut laporannya segera, lebih baik bangun dialog," kata
Said Iqbal di Mapolda Banten, Selasa, 28 Desember 2021.

Dia bilang lebih baik Wahidin bisa duduk bersama dengan buruh untuk menentukan besaran
upah tahun 2022. Menurutnya, Wahidin merupakan sosok kepala daerah yang sulit berdialog
dengan buruh.

"Sebab Gubernur tidak pernah mau berdialog dengan pengunjuk rasa. Akibatnya spontanitas
terjadi pelanggaran yang tentu tidak berlebihan, tidak kriminal," jelasnya.

Pun, ia menyampaikan jika upah buruh dinaikkan sebesar 5 persen maka bisa menaikkan
perekonomian nasional sebesar Rp180 triliun. Kemudian, jika upah buruh dinaikkan maka buruh
akan membelanjakan uangnya dan perputaran uang akan meningkat sehingga mempengaruhi
sektor ekonomi.

"Bappenas menyatakan setiap 5 persen kenaikan upah minimum, bisa menaikkan ekonomi
Rp180 triliun, yang diuntungkan pengusaha. Keliru ketika dikatakan kenaikan upah yang dituntut
buruh, pengusaha tutup, pengusaha hidup," jelasnya.

Kemudian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
menyampaikan pihak buruh berharap ada restorative justice dalam perkara antara sejumlah
buruh dengan Wahidin. Apalagi status enam buruh sudah menjadi tersangka imbas pelaporan
yang dilakukan Wahidin.

Dia mengatakan dengan restorative justice bisa menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan
konflik.

"Kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restorative justice
yang digaungkan oleh polisi saat ini. Tidak ada gunanya berlarut-larut dan memperpanjang
masalah ini," ujar Andi Gani.

124