Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 122
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bijak dalam menilai kebijakan
pemerintah daerah soal penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ). Terlebih
membandingkan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ( DKI Jakarta ) yang memiliki
kekhususan otonomi dibanding pemerintah daerah provinsi lainnya.
RIDWAN KAMIL: SOAL UMK JABAR DAN DKI JANGAN DIBANDING-BANDINGKAN
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bijak dalam menilai kebijakan
pemerintah daerah soal penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten ( UMK ). Terlebih
membandingkan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ( DKI Jakarta ) yang memiliki
kekhususan otonomi dibanding pemerintah daerah provinsi lainnya.
"Kalau ngomongin upah ya harus paham juga. Jakarta itu enggak ada UMKnya, dia tidak ada
ajuan dari Bupati Walikota nya. Jadi seorang Gubernur DKI bisa mengkoreksi," ujar Ridwan Kamil
di Gedung Sate, Selasa 28 Desember 2021. Menurut dia, logika tersebut jangan disamaratakan
dengan gubernur lainnya.
"Gubernur yang non DKI itu kayak tukang pos, stempel usulan dari bawahnya. Kalau usulan
tidak berubah dan tidak ada perubahan kan, jadi Jawa Barat tidak berubah karena Bupati
Walikota tidak ada yang mengusulkan revisi-revisi sampai detik-detik terakhir," tuturnya.
"Jadi kalau seolah-olah harapannya gubernur Jabar merevisi. Artinya saya disuruh melanggar
aturan karena kewenangan Gubernur di luar DKI. Maka jangan dibanding-bandingin," ucapnya.
Sebelumnya, gelombang aksi massa serikat pekerja/buruh Jawa Barat belum berhenti. Mereka
tetap menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merevisi besaran Upah Minimum
Kota/Kabupaten ( UMK ) 2022 yang telah ditetapkan pada 30 November 2021 lalu.
Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati Jalan Diponegoro tepatnya di depan halaman
Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 28 Desember 2021.
Ketua DPD K-SPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, aksi buruh yang digelar saat itu isunya sama
dengan tuntutan yang sebelumnya. Bahwa hanya satu tuntutan adalah meminta Gubernur Jawa
Barat untuk melakukan revisi terhadap keputusan upah minimum yang sudah diterbitkan pada
tanggal 30 November kemarin.
"Dasarnya adalah pertama putusan MK yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi
Indonesia maupun Jawa Barat sedang dalam kondisi bagus, kemudian Bappenas juga merilis,
dengan kenaikan upah minimum tahun 2022, 5,1% Pak Suharso Monoarfa menyampaikan maka
akan meningkatkan daya beli paling tidak Rp 180 triliun," ujarnya.
Menurut dia, artinya kenaikan upah ini penyesuaian agar penghasilan kaum buruh tidak merosot
dan kenaikan upah akan menyesuaikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Dasar ketiga adalah Gubernur DKI (Anies Baswedan) sudah secara resmi merevisi keputusan
upah minimumnya yang sudah dirilis diberbagai media termasuk kepgubnya. Dan hari ini yang
lebih luar biasa kadin DKI sangat setuju kenaikan upah 5,1 persen yang diterbitkan Gubernur
DKI," ujar dia.
Artinya, lanjut Roy, tidak ada alasan pengusaha untuk tidak menaikan upah minimum. Hal itu
hanya tinggal menunggu keberanian Gubernur Jawa Barat saja sebenarnya.
121
