Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

MEDIASI BERHASIL, SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BATAL MOGOK KERJA

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil memediasi kisruh yang terjadi antara Direksi PT
Pertamina (Persero) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Keberhasilan tersebut ditandai dengan tercapainya tiga poin kesepakatan perjanjian bersama.

"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat Minggu lalu, (kemudian) dilanjutkan
Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi alhamdulillah berhasil
dengan tercapainya kesepakatan," ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri di Kantor Kemenaker, Selasa (28/12).

Kesepakatan yang pertama, yakni kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas
komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif.

"Ini yang lebih penting. Komunikasinya akan diperbaiki, mengedepankan dialog, bukan aksi-aksi
yang merugikan kedua belah pihak, apalagi merugikan masyarakat," ucap Putri.

Menurutnya, dengan adanya kesepakatan ini, mogok nasional yang rencananya dilaksanakan
oleh seluruh pekerja Pertamina pada Rabu (29/12) dibatalkan.

Pihak direksi menurutnya akan membuka seluas-luasnya chanel-chanel komunikasi dengan para
pekerja Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.
"Jadi besok tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina dengan
terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ujar Putri.

Kesepatan yang kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal tersebut mengingat
sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.

Menurutnya, dengan dilakukannya perjanjian bersama ini, pihak direksi Pertamina akan
melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi
dan memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang penyesuaian gaji tersebut.

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
Pertamina tahun depan bulan April," ujar Putri.

Adapun kesepakatan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan
keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," tutur Putri.

162