Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 178

Judul               Ridwan Kamil Tawarkan Skema Kenaikan Upah Buruh hingga 5%
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5874494/ridwan-kamil-
                                    tawarkan-skema-kenaikan-upah-buruh-hingga-5
                Jurnalis            Yudha Maulana
                Tanggal             2021-12-28 19:42:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Roy  Jinto  (Ketua  Umum  DPD  KSPSI)  Pak  gubernur  tidak  bisa  merevisi  SK,  tetapi
              menawarkan  inovasi  lain  yaitu  berbentuk  putusan  lain  mengenai  struktur  skala  upah  khusus
              untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun, yang diatur melalui kepgub dengan
              range kenaikan 3,27-5%

              negative - Roy Jinto (Ketua Umum DPD KSPSI) Pak gubernur menyanggupi, bahwa sekali kontrak
              itu da tahun. Yang di atas satu tahun bisa mendapatkan keputusan gubernur di struktur skala
              upah, jangan sampai perusahaan karena ada kewajiban di atas satu tahun, dia kontrak pekerja
              enam bulan tidak satu tahun. Pada prinsipnya pak gubernur tidak mau keluar dari PP 36

              neutral - Roy Jinto (Ketua Umum DPD KSPSI) Kita apresiasi langkah pak gubernur, inovasi untuk
              meningkatkan  pendapatan  upah,  teman-teman  buruh  yang  di  atas  satu  tahun  cuma  ini
              implementasi dan sanksi kalau perusahaan tidak melaksanakan, tapi kita lihat apa bobotnya,
              kalau UMK kan (sanksinya) pidana, kalau ini bagaimana

              negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena
              suka dibanding-bandingkan, tidak ada kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta ada kewenangan,
              karena tidak ada walikota/bupati. Gubernur di luar Jakarta kewenangannya seperti kantor pos,
              menstempel,  mengirim,  menetapkan  atau  tidak  menetapkan.  Jadi  tidak  ada  kewenangan
              mengoreksi

              neutral  -  Ridwan  Kamil  (Gubernur  Jawa  Barat)  Surat  dari  APINDO  sudah  masuk,  mereka
              menyatakan  mengikuti  upah  yang  buruh  masuk  satu  tahun,  kenaikan  apakah  ada  ?  ada.
              Mayoritas untuk buruh yang di atas satu tahun sampai 5 persen ya, dengan rentang dari 3,27%.
              Buruh yang baru masuk kurang dari 1 tahun mengikuti arahan pemerintah pusat, jadi ada dua
              perlakuan upah








                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183