Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Ringkasan

Pimpinan massa aksi buruh menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota
Bandung pada Selasa (28/12/2021). Dalam pertemuan itu, gubernur menawarkan solusi
kenaikan upah berkisar 3,27 - 5% untuk tahun 2022 tanpa melanggar PP36, khusus untuk buruh
yang telah bekerja di atas satu tahun.

RIDWAN KAMIL TAWARKAN SKEMA KENAIKAN UPAH BURUH HINGGA 5%
Pimpinan massa aksi buruh menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota
Bandung pada Selasa (28/12/2021). Dalam pertemuan itu, gubernur menawarkan solusi
kenaikan upah berkisar 3,27 - 5% untuk tahun 2022 tanpa melanggar PP36, khusus untuk buruh
yang telah bekerja di atas satu tahun.
"Pak gubernur tidak bisa merevisi SK, tetapi menawarkan inovasi lain yaitu berbentuk putusan
lain mengenai struktur skala upah khusus untuk pekerja buruh yang masa kerjanya di atas satu
tahun, yang diatur melalui kepgub dengan range kenaikan 3,27-5%," kata Ketua Umum DPD
KSPSI Jabar Roy Jinto seusai pertemuan.

Roy mengatakan, pihak buruh mengapresiasi solusi yang ditawarkan Pemprov, akan tetapi
pihaknya masih akan memeriksa kembali dan merapatkan dengan serikat pekerja di Jabar terkait
keredaksian draf keputusan gubernur tersebut, berikut sanksi dan kekuatan hukum yang
mengikat kepada perusahaan.

Selain itu, ia juga mendesak agar gubernur mengatur soal pekerja waktu tertentu. Pasalnya,
jangan sampai perusahaan hanya mengontrak pekerja dengan rentang waktu kurang dari satu
tahun untuk menghindari dari kebijakan kenaikan upah tersebut.
"Pak gubernur menyanggupi, bahwa sekali kontrak itu da tahun. Yang di atas satu tahun bisa
mendapatkan keputusan gubernur di struktur skala upah, jangan sampai perusahaan karena ada
kewajiban di atas satu tahun, dia kontrak pekerja enam bulan tidak satu tahun. Pada prinsipnya
pak gubernur tidak mau keluar dari PP 36," ucap Roy.

"Kita apresiasi langkah pak gubernur, inovasi untuk meningkatkan pendapatan upah, teman-
teman buruh yang di atas satu tahun cuma ini implementasi dan sanksi kalau perusahaan tidak
melaksanakan, tapi kita lihat apa bobotnya, kalau UMK kan (sanksinya) pidana, kalau ini
bagaimana," ujar Roy.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya masih akan tetap mengacu kepada PP 36
soal upah minimum tahun 2022. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan
untuk mengoreksi besaran UMK yang sudah ditetapkan. Terlebih tidak ada walikota/bupati yang
mengirimkan revisi besaran UMK jelang penetapan dan semuanya sesuai dengan perhitungan di
PP 36.

"Karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena suka dibanding-bandingkan, tidak ada
kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta ada kewenangan, karena tidak ada walikota/bupati.
Gubernur di luar Jakarta kewenangannya seperti kantor pos, menstempel, mengirim,
menetapkan atau tidak menetapkan. Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi," katanya.

Ia pun menjelaskan, PP 36 sedianya hanya mengurusi 5% dari jumlah buruh yang ada di
Indonesia, artinya hanya angkatan kerja baru yang terkena kebijakan tersebut. Sedangkan,
untuk 95% pekerja yang berada di atas satu tahun diusahakan untuk naik lewat skema struktur
upah sosial 3,27% - 5%.

178