Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 191
Namun demi mewujudkan besaran UMP yang lebih tinggi dari itu, Anies mengaku bahwa dirinya
menggunakan tiga dasar hukum lain.
Adapun tiga dasar hukum tersebut: Pertama, Anies menggunakan Undang-undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.
Kedua adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah
beberapa kali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Ketiga adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang
diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Menanggapi itu, Nurjaman menegaskan bahwa pengusaha tetap berpegangan pada penetapan
kenaikan UMP yang sesuai dengan PP 36 Tahun 2021. Ia pun menganggap revisi kenaikan UMP
Anies menjadi 5,1 persen melanggar aturan.
"Dengan gamblang Pak Gubernur mengubah besaran kenaikan UMP 2022, dan kenaikan itu, ada
regulasi? Kami boleh enggak langgar pergub, kalau Pak Gub langgar PP? Kami juga bisa langgar
pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi," cetus Nurjaman.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Tahun 2022 sebesar 5,1 atau menjadi Rp 225.667.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021
tentang upah minimum provinsi tahun 2022 "Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 (empat juta enam ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan," demikian bunyi kepgub
tersebut.
Adapun besaran tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan berlaku
bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari upah minimum provinsi," lanjut isi kepgub tersebut.
[ros].
190
