Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 194

Judul               Memanas! Ramai-Ramai Pengusaha Jakarta Melawan Anies Baswedan
                                    karena Ini
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1848378/memanas-
                                    ramai-ramai-pengusaha-jakarta-melawan-anies-baswedan-karena-ini
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-12-28 19:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Pak Anies Baswedan sudah
              menetapkan  UMP  lagi  jilid  ke  2,  ini  jelas  tidak  baik  untuk  memberikan  ketaatan  kepada
              masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia



              Ringkasan

              Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
              tetap  menolak  keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menaikkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
              sah.


              MEMANAS! RAMAI-RAMAI PENGUSAHA JAKARTA MELAWAN ANIES BASWEDAN
              KARENA INI

              Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
              tetap  menolak  keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menaikkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
              sah.

              Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menerangkan, tidak sah-nya kenaikan UMP tersebut
              karena Gubernur DKI Jakarta tidak menetapkan berdasarkan aturan.

              Berdasarkan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Gubernur wajib Menetapkan Upah Minimum
              Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp.4.453.935.

              "Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan
              ketaatan  kepada  masyarakat  terhadap  Kepatuhan  dan  Kepastian  Hukum  di  Indonesia,"  ujar
              Diana dalam keterangannya, Selasa (28/12/2021).
                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199