Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di Ibu Kota selama
Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-
November 2021 sebesar 130%.

3 Aturan Jadi Dasar

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah
mengakui revisi UMP Jakarta 2022 tak mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

Tapi, kenaikan dilakukan dengan mengacu 3 aturan. Andri mengatakan 3 aturan itu sudah
tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
Provinsi 2022 yang ditandatangani Gubemur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Desember 2021.

Tiga aturan itu adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta,
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain tiga aturan itu, kenaikan juga dilakukan dengan pertimbangan lain. "Berdasarkan
pertimbangan, proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan dari BPS. Rilis
BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang
dipakai," kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

Ia menambahkan pertimbangan itu berbeda jika dibandingkan dengan yang digunakan dalam
SK Gubemur Nomor 1395- Dalam SK UMP yang belum direvisi itu, Anies masih menggunakan PP
36/2021 sebagai acuan. Namun, dalam SK yang baru ini, Anies tidak mencantumkan PP 36/2021
sebagai acuan hukum.

Andri mengatakan sebelum merevisi UMP, Pemprov DKI sempat bersurat ke Kementerian Tenaga
Kerja. Namun, pihak Kemenaker baru memberi jawaban ke Pemprov DKI pada 18 Desember
atau dua hari setelah SK terbaru diterbitkan. "Jawabannya (Kemenaker) terkait masalah
mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36," kata Andri.

Namun, pihaknya akan memberi penjelasan kepada Kemnaker dan Kemendagri mengenai alasan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.64i.854 per bulan.
"Nanti kita komunikasi kenapa kita beri alasan penetapan ini yang akhirnya harus lata jalankan,"
ungkapnya.

Tidak hanya kepada Kemnaker dan Kemendagri, Andri mengatakan penjelasan juga akan
diberikan kepada pengusaha. Namun, hal ini bukan berarti Pemprov DKI Jakarta baru melakukan
komunikasi setelah penetapan kenaikan UMP.

"Kami akan melakukan komunikasi kepada pengusaha untuk menaikkan atau mewujudkan
membayar UMP yang sudah kita terapkan sesuai SK Gubemur. Tetapi, kan rilis awal sudah ada
bahwa penetapan revisi SK Gubernur ini sudah dikeluarkan rilisnya di 16 Desember 2021,"
ujarnya.

Andri berharap nantinya semua pihak bisa memahami alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan
UMP 2022.

198