Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Suara Pengusaha

Namun, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons kebijakan
Gubemur DKI Jakarta Anies Baswedan yang resmi menaikkan UMP DKI pada tahun depan.

"Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker segera respons, segera meluruskan,
dan beri jalan tengahnya seperti apa," ucap Sarman, Senin (27/12/2021).

Menurut Sarman, ada beberapa alasan mengapa Kemnaker harus segera merespons kepgub
yang baru diresmikan Anies. Pertama, Anies nekat menetapkan besaran UMP DKI 2022 tidak
sesuai dengan pedoman pemerintah yang tertuang di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Sementara jika merujuk pada PP 36/2021, kenaikan UMP DKI 2022 seharusnya cuma 0,85 persen
atau Rp37.749,- "Kenaikan 5,1 persen tidak sesuai regulasi berlaku, PP 36/2021. Jadi, kalau ada
kepala daerah yang menaikkan di luar PP, apa tindakan pemerintah pusat?" ujarnya bertanya.

Kedua, menurut Sarman, keputusan Anies bikin buyar kepastian yang dibutuhkan dunia usaha.
Padahal, kepastian dianggap penting bagi pengusaha dan investor dalam memarkir bisnis di
Indonesia. "Pemerintah seharusnya satu suara, pusat ke daerah. Jangan sampai aturan pusat
dan daerah berbeda-beda, nanti tidak ada kepastian," imbuhdia.

Ketiga, penetapan UMP DKI 2022 yang tak sejalan dengan PP memberi dampak yang bercabang
bagi keuangan perusahaan di kota metropolitan. Padahal, saat ini saja arus kas perusahaan
masih terbilang seret lantaran harus memenuhi pengeluaran akhir tahun, tetapi malah
dihadapkan pada penyesuaian UMP DKI yang berlaku mulai 1 Januari 2022.

"Artinya, ini tinggal beberapa hari lagi. Tapi nanti pengusaha jadi bingung harus bagi perhitungan
bayar iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lainnya bagi pekerja dengan acuan
yang mana." jelasnya.

Keempat, tidak semua sektor usaha mampu memenuhi aturan kenaikan UMP tersebut. Sebab,
belum semua sektor bisnis pulih dari dampak pandemi covid-19. Misalnya, pariwisata, hotel,
restoran dan kafe, hingga usaha hiburan. "Kalau pun ada yang sudah naik, itu masih merangkak,
belum pulih, pengusaha tetap merasa berat," jelasnya.

Kelima, Sarman khawatir keputusan Anies akan diikuti oleh kepala daerah lain. "Artinya, hanya
dengan kekuatan demo, bisa ubah kebijakan, khawatirnya akan berdampak ke provinsi lain
juga." ungkapnya, kini, dit, cnni

199