Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 198

Judul               Anies Berani! UMP 2022 DKI Sah Rp 4,64 Juta
                Nama Media          Duta Masyarakat
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            kim
                Tanggal             2021-12-28 18:58:00
                Ukuran              226x149mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 5.650.000

                News Value          Rp 56.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen
              dari 0,8 persen. UMP DKI 2022 kini jadi Rp 4.641.854. Hal itu tertuang dalam Kepgub Anies
              nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16 Desember 2021.



              ANIES BERANI! UMP 2022 DKI SAH RP 4,64 JUTA
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen
              dari 0,8 persen. UMP DKI 2022 kini jadi Rp 4.641.854. Hal itu tertuang dalam Kepgub Anies
              nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16 Desember 2021.

              "Menetapkan  Upah  Minimum  tahun  2022  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Rp
              4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies seperti dilihat, Senin (27/12/2021). UMP DKI
              Rp 4,64 juta ini beriaku per 1 Januari 2022. Beriaku untuk pekerja yang mempunyai masa kerja
              kurang dari satu tahun.
              Disebutkan, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan
              dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
              pekerja atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih.

              "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Pengusaha yang telah memberi
              upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tulis Kepgub Anies.

              Sebelumnya, Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas
              keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada
              tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun
              terakhir adalah 8,6%.

              "Kami  menilai  kenaikan  54%  ini  suatu  kelayakan  bagi  pekerja  dan  tetap  terjangkau  bagi
              pengusaha.  Ini  juga  sekaligus  meningkatkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Ini  wujud
              apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami
              ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.


                                                           197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203