Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta
sebesar Rp4.641.854 per bulan

Ringkasan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang semula 0,8 persen menjadi 5,1 persen disambut syukur
kaum buruh di seluruh Tanah Air. Presiden Konfederasai Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal menyatakan, keputusan Gubernur Anies tersebut merupakan langkah cerdas, bijaksana
dan penuh keberanian yang patut diapresiasi.

UMP DKI JAKARTA NAIK 5,1 PERSEN, PRESIDEN KSPI: LANGKAH CERDAS PENUH
KEBERANIAN

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang semula 0,8 persen menjadi 5,1 persen disambut syukur
kaum buruh di seluruh Tanah Air.

Presiden Konfederasai Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, keputusan
Gubernur Anies tersebut merupakan langkah cerdas, bijaksana dan penuh keberanian yang patut
diapresiasi.

"KSPI dan seluruh buruh se-Indonesia mendukung penuh dan memberikan apresiasi kepada
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dengan cerdas, bijaksana dan penuh keberanian
telah merevisi UMP DKI menjadi 5,1 persen," ucap Iqbal kepada TIMES Indonesia di Jakarta,
Selasa (28/12/2021).

Said Iqbal mengatakan demikian karena tiga alasan. Pertama, Gubernur Anies dalam merevisi
nilai upah DKI tahun 2022 menggunkan pendekatan hukum rechtstaat (negara hukum), bukan
dengan pendekatan kekuasaan atau machstaat.

"Kita harus dukung siapapun gubernurnya, tidak hubungannya dengan politik. Hukum harus
menjadi penghulu dari semua kebijakan. Rechtstaat, negara hukum," ungkap Master Ekonomi
dari Universitas Indonesia dan Teknik Mesin Univesritas Jayabaya itu.

Kata dia, keputusan Gubernur Anies dalam menentukan UMP DKI memiliki dasar hukum yang
jelas dan sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) poin ketujuh dalam uji materi
Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Di sisi lain, Said Iqbal menegaskan, bahwa penghitungan upah minimun dengan formula
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak tidak manusiawi
serta tidak sejalan dengan amar putusan MK tersebut.
"Gubernur Anies sebelum ada keputusan MK ikut PP 36 tentang Pengupahan. Setelah ada
keputusan MK, Gubernur Anies menganalisa, bahkan KSPI resmi meberikan legal opinion kepada
Biro Hukum Pemda DKI, legal opinion terhadap keputusan MK," tutur dia.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan, amar putusan MK paragraf 3.20.5 tentang UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat ditegaskan, bahwa penyeenggara negara harus menangguhkan
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

204