Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 209
"Bahkan kami sudah mempertimbangkan kalau terus dikampanyekan tidak boleh, serikat buruh
akan demo besar-besaran di Kantor Apindo," kata Said dalam konferensi persnya, Selasa
(28/12/2021).
Said menilai, Apindo telah melakukan perbuatan melawan hukum jika terus menolak aturan
kenaikan UMP DKI Jakarta yang diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor
1517 Tahun 2021.
"Perbuatan melawan hukum harus dihukum secara pidana kalau menyerukan pembangkangan
sipil", ujarnya.
"Boleh enggak menyerukan tidak bayar listrik? Itu namanya pembangkangan sipil. Boleh enggak
menyerukan tidak membayar sesuai SK Gubernur? Pembangkangan sipil dihukum," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman
mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap terkait terbitnya Kepgub DKI Nomor 1517 Tahun
2021 tentang UMP Jakarta 2022.
Apindo kemungkinan akan mengajukan gugatan atas keputusan yang dikeluarkan Gubernur DKI
Anies Baswedan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, Anies
mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.
Hanya saja, Nurjaman belum dapat memastikan kapan akan melakukan pendaftaran gugatan
tersebut.
"Masih ada waktu untuk hal tersebut," ujar Nurjaman saat dihubungi Kontan.co.id, Senin
(27/12/2021).
208
