Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Ringkasan

Pertemuan perwakilan massa buruh dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan jajaran Pemprov
Jabar, Selasa (28/12/2021) mengakhiri unjuk rasa massa buruh di depan Gedung Sate, Kota
Bandung, berakhir dengan. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto,
mengatakan dalam pertemuan di Gedung Sate tersebut, pihaknya sudah menyampaikan semua
tuntutan buruh, terutama menuntut Ridwan Kamil merevisi UMK 2022.

DEMO DI GEDUNG SATE BUBAR, INI HASIL PERTEMUAN PERWAKILAN BURUH
DENGAN RIDWAN KAMIL

Pertemuan perwakilan massa buruh dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan jajaran Pemprov
Jabar, Selasa (28/12/2021) mengakhiri unjuk rasa massa buruh di depan Gedung Sate, Kota
Bandung, berakhir dengan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan dalam pertemuan
di Gedung Sate tersebut, pihaknya sudah menyampaikan semua tuntutan buruh, terutama
menuntut Ridwan Kamil merevisi UMK 2022.

Roy Jinto menyebut, Ridwan Kamil tetap pada pendiriannya tidak mau melanggar PP 36 Tahun
2021 Tentang Pengupahan dan tidak akan merevisi usulan UMK dari bupati dan walikota
tersebut.
Ridwan Kamil tak mencontoh Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta soal UMK.

Gubernur menawarkan solusi supaya upah buruh tetap naik, tapi tidak melanggar PP 36 tersebut.

Caranya, menetapkan kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun
dengan rentang kenaikan 3,27 persen sampai 5 persen.

"Gubernur Jabar menawarkan solusi lain lewat Surat Keputusan Gubernur tentang pengupahan
bagi pekerja buruh di atas satu tahun masa kerjanya, dengan besar 3,27 persen sampai 5 persen,
melalui surat keputusan sama seperti UMK, bukan surat edaran," kata Roy Jinto di hadapan para
buruh yang berunjuk rasa, seusai pertemuan tersebut.

Peraturan mengenai pengupahan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, katanya, draftnya
tengah disusun bersama.

Pihak buruh pun diminta Gubernur menentukan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan
keputusan gubernur tersebut nantinya.

Ia kemudian sempat bertanya mengenai nasib buruh yang dikontrak hanya hitungan bulan, tidak
mencapai satu tahun di perusahaan.
Gubernur Jabar, kata Roy Jinto, bersedia membuat surat keputusan untuk menyatakan masa
kerja pekerja kontrak di Jabar minimal dua tahun.

"Apa SK ini wajib, ini wajib. Kalau dilanggar silakan sanksinya apa. Makanya Gubernur meminta
kita untuk membuat draftnya. Kita akan rapatkan hasil pertemuan ini dengan serikat buruh
lainnya," kata Roy.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ini adalah pertemuan ketiganya dengan buruh
mengenai UMK.

210