Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Demo di Gedung Sate Bubar, Ini Hasil Pertemuan Perwakilan Buruh
dengan Ridwan Kamil
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/28/demo-di-gedung-
sate-bubar-ini-hasil-pertemuan-perwakilan-buruh-dengan-ridwan-kamil
Jurnalis Eko Sutriyanto
Tanggal 2021-12-28 18:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Gubernur Jabar
menawarkan solusi lain lewat Surat Keputusan Gubernur tentang pengupahan bagi pekerja
buruh di atas satu tahun masa kerjanya, dengan besar 3,27 persen sampai 5 persen, melalui
surat keputusan sama seperti UMK, bukan surat edaran

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Apa SK ini wajib, ini
wajib. Kalau dilanggar silakan sanksinya apa. Makanya Gubernur meminta kita untuk membuat
draftnya. Kita akan rapatkan hasil pertemuan ini dengan serikat buruh lainnya

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Saya tidak akan mengoreksi apa yang
ditandatangani, karena tugas gubernur di luar Jakarta, itu tidak ada kewenangan mengoreksi
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Yang di atas satu tahun harus nego dengan
pengusaha, dengan rentang kenaikan 3,27 sampai 5 persen. Apindo menyatakan akan mengikuti
upah buruh di atas satu tahun ini, yang jadi mayoritas buruh di kita. Bagi buruh baru masuk,
ikuti pemerintah pusat dulu

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jakarta itu enggak ada UMK-nya. Dia tak ada
ajuan dari bupati dan wali kotanya. Jadi seorang Gubernur DKI Jakarta bisa mengoreksi. Logika
ini dipakai untuk menilai para gubernur yang berbeda dengan DKI Jakarta. Gubernur non-DKi
tugasnya hanya tukang pos, menyetempel usulan dari bawah. Kalau usulan dari bawahnya tidak
berubah ya tidak ada perubahan

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi Jabar tak berubah karena bupati wali kota
tak ada yang mengusulkan revisi sampai detik terakhir. Kalau bertanya seolah ada harapan
gubernur merevisi, artinya saya disuruh melanggar aturan

209