Page 212 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Ia menyatakan akan tetap taat pada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tapi menawarkan
solusi lain yang tidak melanggar peraturan tersebut demi kenaikan upah buruh.
"Saya tidak akan mengoreksi apa yang ditandatangani, karena tugas gubernur di luar Jakarta,
itu tidak ada kewenangan mengoreksi," katanya.

Ia mengatakan PP 36 hanya mengurus karyawan yang baru masuk. Sedangkan pekerja dengan
masa kerja di atas satu tahun membutuhkan negosiasi lebih untuk mendapat kenaikan upah.

"Yang di atas satu tahun harus nego dengan pengusaha, dengan rentang kenaikan 3,27 sampai
5 persen.

Apindo menyatakan akan mengikuti upah buruh di atas satu tahun ini, yang jadi mayoritas buruh
di kita. Bagi buruh baru masuk, ikuti pemerintah pusat dulu," katanya.

Seusai pertemuan tersebut dan para petinggi serikat buruh mengumumkan hasil pertemuan
dengan Gubernur, massa membubarkan diri.

Setiap serikat pekerja diberi waktu untuk merundingkan masukan penyusunan surat keputusan
gubernur mengenai upah pekerja dengan masa kerja di atas setahun.

Tak Ikuti Anies Baswedan Massa buruh berunjuk rasa sempat meminta Gubernur Jabar Ridwan
Kamil merevisi UMK 2022 seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ridwan Kamil meminta Jabar jangan disamakan dengan Jakarta karena di Jakarta tidak memiliki
UMK, berbeda dengan Jabar yang memiliki 27 UMK dan 1 Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pada prosesnya, katanya, setiap bupati dan walikota di Jabar mengajukan UMK kepadanya.
Kemudian Gubernur Jabar yang diinstruksikan melalui PP 36 hanya bertugas menyetujuinya
sesuai peraturan yang berlaku tersebut.

"Jakarta itu enggak ada UMK-nya. Dia tak ada ajuan dari bupati dan wali kotanya. Jadi seorang
Gubernur DKI Jakarta bisa mengoreksi. Logika ini dipakai untuk menilai para gubernur yang
berbeda dengan DKI Jakarta. Gubernur non-DKi tugasnya hanya tukang pos, menyetempel
usulan dari bawah. Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah ya tidak ada perubahan," kata
Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (28/12).

Ia mengatakan UMK di Jabar tidak akan berubah karena tidak ada bupati dan walikota di Jabar
yang mengajukan revisi UMK masing-masing. Semua yang ditetapkannya, kata Gubernur, adalah
berdasarkan ajuan bupati dan walikota.

"Jadi Jabar tak berubah karena bupati wali kota tak ada yang mengusulkan revisi sampai detik
terakhir. Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur merevisi, artinya saya disuruh melanggar
aturan," katanya.

211