Page 206 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Sedangkan, merujuk pada PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 4 ayat 2 disebutkan
bahwa penetapan upah minimum adalah kebijakan strategis. Sehingga, keputusan Gubernur
Anies yang mengindahkan PP No. 36/2021 tersebut sudah sejalan dengan amar putusan MK poin
ketujuh dalam uji materi UU Cipta Kerja.

"Maka Gubernur Anies setelah keputusan MK dengan keberaniannya dan bijaksana memutuskan
untuk merevisi (kenaikan upah minum DKI 2022). Jadi jelas sebelum putusan MK (Anies) pakek
PP 36, setelah putusan MK pakek amar putusan nomor 7 pertimbagan hukum paragraf 3.20.5
tentang UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat," urainya.

Sementara pertimbangan kedua, Said Iqbal menyatakan, bahwa revisi kenaikan upah DKI 2022
yang dilakukan Gubernur Anies menggunkanan pendekatan ekomomi kesejahteraan merujuk
pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam kajian Bappenas, demikian disebutkan Said Iqbal, setiap kenaikan upah sebesar 5 persen,
maka akan terjadi peningkatan daya beli senilai 180 triliun per tahun secara nasional.
Dukungan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terhadap kenaikan UPM DKI 2022 sendiri
disampaikam pada Rabu, 22 Desember 2021 kemarin. Dalam pandagannya, dia meyakini,
kenaikan upah sebesar 5,1 persen bakal memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi
setidaknya 5,2 persen.
Karena itu, besaran kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen itu, diharapkan Suharso, dapat
mendorong konsumsi masyarakat hingga sebesar Rp180 triliun per tahun dan akan meberikan
berdampak positif kepada kalangan pengusaha.

"Mungkin kalo tingkat provinsi, kenaikan 1 persen (upah), (daya beli meningkat) puluhan triliun.
Kok gak mau pengusa diuntungkan?. Yang disebut urgensi power itu yang diuntungkan siapa?.
Pengusaha. Barangnya laku kalau dijual. Kok protes," ucap Said Iqbal.

Dan yang terakhir adalah alasan keadilan. Said Iqbal menyebut, kenaikan upah DKI tahun 2022
lebih manusiawi dan berkeadilan. "Indonesia sekarang jadi Ketua G20, (maksudnya) 20 negara
terkaya di dunia. Indonesa nomor 7 kalo gak salah. Apa arti G20, kalo upahnya di Jakarta haya
naik 0,8 persen. Mau ditaroh dimana muka bagsa ini," tuturnya.

Sementara, kenaikan upah minimum di negara-negara anggota G20 jauh melebihi nilai upah
dalam negeri. Sebut saja, Turki yang naik 50 persen dan Jerman di angka 20 persen. Bahkan,
Vietnam, yang kekayaannya di bawa Indonesia menetapkan kenaika upah sebesar 7,1 persen.

"Kami minta seluruh pengusaha di DKI tunduk pada SK Gubernur. siapa yang tidak memenuhi
kenaikan upah sesuai yang sudah ditetapkan harus dihukum. Saya mendukung tindakan
Gubernur Anies yang akan mendindak secara hukum. Apabila ada yang menyeru
pembangkangan harus dihukum," tegas Said Iqbal.

Untuk diketahui, Gubernur Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
Tahun 2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, upah DKI 2022 resmi naik 5,1 persen menjadi
Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

Ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa digunakan bagi
pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. "Menetapkan UMP 2022
di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," tulis putusan kesatu Kepgub seperti
dikutip TIMES Indonesia, Selasa, 28 Desember 2021.

Khusus bagi pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022
dilarang mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

205