Page 230 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 230
Karena itu untuk menyukseskan program JKP, dimana anggaran yang digunakan merupakan
anggaran rakyat yang dikelola BPJS senilai sekitar Rp480 triliun, menurutnya program tersebut
harus benar-benar melibatkan rakyat warga negara secara langsung. Caranya dengan
memaksimalkan kekuatan pilar demokrasi yang saat ini telah terbangun pilar kelima yaitu
kekuatan rakyat setelah empat pilar kekuatan sebelumnya yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif
dan media massa.
"Artinya dalam program JKP ini ada dua komponen yang sangat berperan dalam keberhasilan
tercapainya target program JKP ini, agar sesuai dengan tercapainya kesejahteraan, kemakmuran
dan keadilan sosial sesuai kepentingan nasional (rakyat warga negara dan negara) kita sekaligus
tercapainya target SDG’s (Sustainable Development Goals) dalam konteks global. Dua komponen
ini adalah media massa dan partisipasi warga," ujarnya.
Sehingga, program JKP dapat dikontrol langsung oleh masyarakat melalui media massa, dan
melibatkan partisipasi warga.
"Tentu, nantinya partisipasi warga ini juga harus diwujudkan menjadi badan partisipasi rakyat
warga negara sebagai badan formal sebagai kekuatan kelima demokrasi, yaitu kekuatan rakyat,"
ungkap Yudi.
Adapun dalam konteks demokrasi, media massa selain sebagai saluran komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat, menurutnya juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial. Oleh
karena itu dalam program JKP ini, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus benar-benar
memberikan ruang sebesar-besarnya dalam hal sosialisasi dan kritik dari masyarakat dalam hal
transparansi.
"Angka Rp.480 triliun ini tentunya jika dimanfaatkan secara well management akan
menghasilkan wealth of people and the nation (kemakmuran rakyat dan bangsa)," tandasnya.
Adapun rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang diberikan tugas memimpin Satgas
Kesehatan Keuangan (join finance health taskforce) dalam G20, kata dia, tentu harus mampu
menempatkan kepentingan nasional di tengah-tengah kepentingan global. Khususnya dalam hal
kesejahteraan, kemakmuran dan kadilan rakyat.
"Program JKP ini sangat memungkinkan menjadi kendaraan perubahan khususnya dalam hal
perubahan ekonomi Indonesia. Di sinilah peran media massa begitu penting posisinya dalam hal
sosialisasi dan kontrol sosial dan mendorong program JKP ini menjadi arus politik pembangunan
ekonomi sosial," tutur Yudi.
Lebih lanjut, kekuatan rakyat sebagai pilar kelima demokrasi, kata dia perlu dimaterialkan
menjadi sebuah badan legal formal dalam negara, sebagai badan partisipasi warga yang menjadi
saluran langsung rakyat warga negara untuk terlibat dalam keputusan-keputusan negara melalui
partisipasi langsung yang diatur dalam payung hukum negara. Sehingga, kata Yudi keterlibatan
rakyat dalam program-program yang akan direalisasi melalui program JKP ini, benar-benar
menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat dalam konteks pemberdayaan dan
penguatan ekonomi kerakyatan.
Saat ini, saluran partispasi warga dalam hal politik, ekonomi dan sosial dijalankan melalui
saluran-saluran demokrasi parlemen, dimana mulai mengalami penurunan kepercayaan publik.
Lalu, saluran ekstra parlementer dalam bentuk protes maupun saluran-saluran lainnya. Dan
instrumen teknologi informasi atau media sosial menjadi sarana membangun ruang
partisipasinya.
Akan tetapi, menurut Yudi, harus diakui bahwa partisipasi warga dalam pembangunan politik,
ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan tercapainya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu
229
