Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Adapun ancaman sanksi tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.517
Tahun 2021 tentang UMP Jakarta 2022.
"Kami mendukung tindak pengusaha yang tidak mau menjalankan SK (surat keputusan)
Gubernur Anies. Tindak baik pidana maupun perdata pengusaha yang tidak mau menjalankan
SK Gubernur (Kepgub) Anies," kata Said dalam konferensi persnya, Selasa (28/12/2021).

Selain itu, Said juga tengah mempertimbangkan akan menggelar demo besar-besaran di Kantor
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di seluruh Indonesia).

Hal itu, kata dia, akan dilakukan apabila Apindo terus mengkampanyekan agar pengusaha tidak
mematuhi aturan kenaikan UMP yang baru.

"Perbuatan melawan hukum harus dihukum secara pidana kalau menyerukan pembangkangan
sipil," ujarnya.
"Boleh enggak menyerukan tidak bayar listrik itu namanya pembangkangan sipil sama boleh
enggak menyerukan tidak membayar sesuai SK Gubernur pembangkangan sipil dihukum," ucap
dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies Baswedan mengancam akan memberikan sanksi
kepada pengusaha yang tidak mematuhi kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.

Ancaman sanksi tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2021 tentang UMP Jakarta 2022.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," tulis Anies dalam kepgubnya.

Dalam diktum ketiga, Anies mewajibkan pengusaha menyusun dan menetapkan struktur dan
skala upah di perusahaan masing-masing sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh
dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

"Diktum Keempat: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU," tulis Anies.

Pada diktum kelima, Anies melarang pengusaha untuk mengurangi atau menurunkan upah
pekerja yang sudah diberikan lebih tinggi sebelum UMP ditetapkan.

225