Page 224 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 224
RESMIKAN LAYANAN SATU ATAP DI KABUPATEN BLITAR, MENAKER HARAP TEKAN
ANGKA PMI ILEGAL
BLITAR, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan layanan satu atap (LTSA) bagi
pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Blitar, Selasa (28/12/2021). Layanan terpadu yang
menempati kompleks Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Blitar itu
merupakan pusat pelayanan terpadu bagi warga Blitar yang hendak bekerja di luar negeri
sebagai PMI.
Ida mengatakan, keberadaan LTSA di Blitar tersebut sangat besar artinya karena Kabupaten
Blitar merupakan daerah dengan jumlah PMI terbanyak ketiga di Indonesia.
"Karena banyak sekali pekerja migran di sini maka LTSA ini sangat dibutuhkan," ujar Ida usai
meresmikan LTSA-PMI Kabupaten Blitar, Selasa.
Dengan adanya LTSA PMI, kata Ida, masyarakat dapat menyelesaikan pengurusan persyaratan
untuk bekerja di luar negeri di satu tempat pelayanan. Ida menambahkan, bahwa di LTSA
tersebut terdapat tujuh desk yang akan memberikan seluruh pelayanan kepada calon PMI guna
memenuhi persyaratan yang diperlukan. Tujuh desk itu, ujarnya, adalah desk kependudukan,
desk ketenagakerjaan, desk kesehatan, desk imigrasi, desk kepolisian, desk BP2MI dan desk
perbankan.
"Kalau dulu kan mau ngurus imigrasi ke kantor imigrasi, ngurus kesehatan ke dinas kesehatan
dulu. Itu butuh waktu yang lama. Sekarang cukup di sini," ujarnya.
Tekan jumlah PMI ilegal Menurut Ida, keberadaan LTSA PMI tidak hanya akan memudahkan
calon PMI, tapi juga akan membuat pengurusan dokumen PMI menjadi lebih transparan. Selain
itu, kata Ida, target lanjutan dari adanya LTSA adalah penurunan jumlah PMI ilegal.
Menurutnya, apabila pengurusan dokumen persyaratan untuk bekerja di luar negeri menjadi
lebih mudah dan efisien, maka diharapkan lebih banyak lagi warga yang hendak bekerja di luar
negeri yang bersedia mengikuti prosedur yang ada.
"Dengan dibangunnya LTSA ini maka kita bisa tekan, kita hilangkan penempatan secara
unprosedural," ujarnya.
Ida menambahkan, tujuan akhirnya adalah adanya jaminan perlindungan bagi PMI terutama
ketika bekerja di luar negeri. Kata Ida, tidak adanya perlindungan bagi PMI diawali dari proses
penempatan dan pemberangkatan PMI yang tidak melalui prosedur yang resmi.
"Enggak ada alasan lagi bekerja di luar negeri dengan tidak mengikuti prosedur," ujarnya.
Pusat pengaduan PMI Ida menuturkan, terintegrasi dengan LTSA PMI Kabupaten Blitar, juga
terdapat pusat informasi dan pengaduan bagi PMI atau migrant-worker resource center (MRC)
yang merupakan buah kerja sama Kemenaker dengan Internasional Labor Organization (ILO).
"Ini pusat informasi lebih banyak untuk pekerja perempuan," ujarnya tentang MRC.
Menurut Ida, MRC akan memberikan pelayanan konsultasi dan informasi bagi PMI sebelum,
selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Ida mengatakan, MRC yang didukung oleh sejumlah
organisasi masyarakat sipil (CSO) itu juga memberikan layanan pengaduan bagi PMI yang
sedang menghadapi masalah.
"Kemudian di sini (MRC) juga tempat pengaduan, juga konseling masalah. Agar teman-teman
yang ada masalah, bisa mengadukan masalahnya ke sini," tuturnya.
223
