Page 220 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Andri menyebutkan, saat ini pihaknya sudah membuka pengajuan permohonan bagi sejumlah
perusahaan. Ia pun menyebutkan, kalau pihaknya memberi tenggat sampai 20 Januari 2022
mendatang.

Di dalam pengajuan itu, perusahaan wajib melampirkan pembukuan keuangannya untuk
dijadikan dasar penilaian apakah termasuk yang terdampak atau tidak.

Setelah perusahaan mengajukan permohonan maka akan dibahas bersama Dewan Pengupahan.

"Silahkan saja, dari sekarang boleh (mengajukan permohonan). Apakah disetujui atau tidak
disetujui setelah dibahas di dewan pengupahan," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta,
Selasa, 28 Desember 2021.

Andri menjelaskan, setelah menerima permohonan itu, maka dirinya akan mengeluarkan surat
ketarangan yang dapat dijadikan panduan bagi para pengusaha berapa besaran UMP yang wajib
mereka gunakan.

Lebih jauh, Andri menambahkan, nanti pihaknya juga akan menggunakan data dari BPS (Badan
Pusat Statistik) untuk menilai perusahaan yang masuk dalam kategori mampu atau tidak.

"Dia tahu sektor mana yang terdampak dan sektor mana yang tidak terdampak," ucapnya.

Anies Baswedan Siapkan Sanksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meneken Surat
Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Pada diktum kesatu dalam SK tersebut, Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 di DKI Jakarta
sebesar Rp4.641.851 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 mendatang.

Selanjutnya, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja atau buruh dengan masa satu tahun atau lebih.

Anies Baswedan juga melarag penngusaha membayar upah lebih randah dari UMP 2022 yang
telah ditetapkan.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP sebagaimana dimaksud diktum
kesatu," demikian bunyi SK tersebut.

Lebih lanjut, Anies Baswedan juga menuturkan, pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi
dari UMP sebagaimana dimaksud dilarang mengurangi dan menurunkan.

Sementara bagi perusahaan yang melanggar ketentuan penetapan UMP 2022 dikenakan sanksi
dengan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan," ucapnya.***.

219