Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 219

Judul               Merasa Tak Bisa Terapkan UMP 2022, Perusahaan Bisa Ajukan
                                    Permohonan ke Pemprov Jakarta
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013340076/merasa-tak-
                                    bisa-terapkan-ump-2022-perusahaan-bisa-ajukan-permohonan-ke-
                                    pemprov-jakarta
                Jurnalis            Amir Faisol
                Tanggal             2021-12-28 18:10:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Silahkan  saja,  dari  sekarang  boleh  (mengajukan  permohonan).  Apakah  disetujui  atau  tidak
              disetujui setelah dibahas di dewan pengupahan

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Dia
              tahu sektor mana yang terdampak dan sektor mana yang tidak terdampak

              negative  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Perusahaan  yang  melanggar  ketentuan
              sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan
              sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


              Ringkasan

              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menyebutkan,
              perusahaan yang merasa tidak bisa menerapkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen bisa mengajukan
              permohonan. Andri menyebutkan, saat ini pihaknya sudah membuka pengajuan permohonan
              bagi sejumlah perusahaan. Ia pun menyebutkan, kalau pihaknya memberi tenggat sampai 20
              Januari 2022 mendatang.



              MERASA TAK BISA TERAPKAN UMP 2022, PERUSAHAAN BISA AJUKAN
              PERMOHONAN KE PEMPROV JAKARTA

              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menyebutkan,
              perusahaan yang merasa tidak bisa menerapkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen bisa mengajukan
              permohonan.



                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224