Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 239
ANIES KETOK UMP RP 4,6 JUTA: PENGUSAHA NANGIS, BURUH KETAWA!
Kalangan buruh mensyukuri keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.
Semula, Anies menetapkan kenaikan hanya 0,85% atau senilai Rp 38.000, kini ada kenaikan
menjadi 5,1% atau sebesar Rp 225 ribu. Praktis, kenaikan sebesar 6x lipat itu bakal membantu
kalangan buruh.
"Seberapa jauh membantu buruh? Buruh akan transaksi makanan-minuman, alat rumah tangga,
kebutuhan hidup sehari-hari, sembako, itu akan berarti sekali bagi buruh," kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Selasa (28/12/21).
Angka itu memang lebih kecil dari tuntutan awal para buruh, dimana semula buruh menuntut
adanya kenaikan hingga sebesar 10%, bahkan 20%. Nilai tuntutan itu sama seperti di waktu
normal saat tak ada pandemi. Namun belakangan, tuntutannya menurun jadi 4%-5%, tidak
lepas akibat situasi pandemi Covid-19. Nilai kenaikan yang diberikan Anies dianggap masih
realistis bagi buruh.
"Jelas kenaikan Rp 225 ribu tidak cukup. Tuntutan 7%-10% itu survey KHL (kehidupan hidup
layak), karena harga transaksi naik, sewa rumah naik, terus beberapa biaya makanan seperti
telur yang dikonsumsi. Jadi dengan naik 5,1% itu membantu lah daya beli yang diharapkan,"
jelasnya.
Untuk itu, dia meminta pengusaha di DKI Jakarta harus patuh dengan aturan ini. Kepada
siapapun pengusaha yang tidak mematuhinnya maka perlu diberikan sanksi sesuai Keputusan
Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. Asosiasi
Pengusaha Indonesia (apindo) juga menyerukan agar pengusaha tidak mematuhi revisi UMP
tersebut.
"Kok oknum-oknum Apindo menyerukan protes? Gubernur Anies menyatakan tegas akan
ditindak. Kami dukung tindak pengusaha yang enggan menjalankan Keputusan Gubernur Anies.
Bahkan kami sedang mempertimbangkan, kalo terus dikampanyekan tidak boleh ikuti revisi UMP,
serikat buruh akan demo besar-besaran di kantor Apindo, dan perbuatan melawan hukum harus
dihukum secara pidana, kalau menyerukan pembangkangan sipil," tegas Said Iqbal.
Sikap Pengusaha Kalangan pengusaha diDKI Jakarta yang berada di naungan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta keberatan dengan kebijakanAnies.
"Kalau mengikuti seperti yang sudah disampaikan pemda DKI melalui gubernur yang menaikkan
sampai 5% itu akan menyulitkan," kata Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada Kamis (27/12/21).
Mereka memang sudah menyiapkan langkah, termasuk rencana gugatan ke Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
"Kita akan pelajari seperti apa, kayak apa, baru kita melakukan langkah gugatan," kata Wakil
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada Senin
(27/12/21).
Ia bilang untuk bisa melakukan gugatan ke PTUN, saat ini pihak Apindo mencoba mendapatkan
dokumen Kepgub tersebut. "Kemarin seolah-olah kita mau langsung gugatan, kan belum tahu
objeknya apa, perlu dilihat dulu," sebutnya.(fys/fys).
238
