Page 255 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 255
Judul Keputusan Gubernur Anies Soal UMP Dinilai Tidak Sah, Kadin DKI Ikuti
Keputusan Lama
Nama Media inews.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.inews.id/finance/bisnis/keputusan-gubernur-anies-soal-
ump-dinilai-tidak-sah-kadin-dki-ikuti-keputusan-lama
Jurnalis Iqbal
Tanggal 2021-12-28 17:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Gubernur wajib Menetapkan
Upah Minumum Propinsi dan Upah Minimum Propinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21
November dengan besaran Rp4.453.935
positive - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Upah Minimum Propinsi adalah
Upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12 bulan kerja, ditetapkan oleh
pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan serentak tanggal 21 November
2021. Tanggal 21 November adalah Upah atau UMP yang sah. Jadi kalau ditetapkan melebihi
batas waktu yang sudah ditentukan ya berarti tidak sah
positive - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Kami sebagai pelaku
pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi
Pengusaha akan Jalankan Peraturan atau Putusan Gubernur DKI Jakarta yang di tetapkan pada
tanggal 21 November 2021
negative - Sutrisno Iwantono (Kabid Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia) Biaya
tenaga kerja itu kan komponen terbesar dari pengeluaran kita, yang tadinya mau manggil
kembali yang kemarin di rumahkan, jadi batal lagi karena harus memberikan upah yang mahal,
kita kan maunya narik kembali kemarin orang-orang yang sempat dirumahkan
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) DKI Jakarta, menilai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan yang menaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) menjadi 5,1 persen tidak sah. Ketua
Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta
menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi keputusan pribadi Anis
Baswedan.
254
