Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 266
Judul Tolak UMP Naik 5,1 Persen, Dewan Pengupahan: Itu Bukan Keputusan
Pemprov DKI, tetapi Keputusan Anies
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/17144571/tolak-
ump-naik-51-persen-dewan-pengupahan-itu-bukan-keputusan-
pemprov-dki
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2021-12-28 17:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha) Kenaikan
Upah DKI Jakarta Menjadi Rp. 4.641.854 adalah Bukan Keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi
itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha) Upah
minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12
bulan kerja, ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan
serentak tanggal 21 November 2021
positive - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha) Kami
sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami
sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan gubernur DKI Jakarta
yang di tetapkan pada tanggal 21 November 2021
Ringkasan
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha Adi Mahfudz menilai Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun
2022 tidak sah. Menurut dia, keputusan untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) sebesar
5,1 persen adalah keputusan sepihak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
265
