Page 267 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 267
TOLAK UMP NAIK 5,1 PERSEN, DEWAN PENGUPAHAN: ITU BUKAN KEPUTUSAN
PEMPROV DKI, TETAPI KEPUTUSAN ANIES
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha Adi Mahfudz menilai Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun
2022 tidak sah.
Menurut dia, keputusan untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen adalah
keputusan sepihak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kenaikan Upah DKI Jakarta Menjadi Rp. 4.641.854 adalah Bukan Keputusan Pemerintah DKI
Jakarta, tetapi itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan," kata Adi seperti dikutip dari
Tribunnews.com, Selasa (28/12/2021).
Jika merujuk pada formula pengupahan tersebut, Anies telah menetapkan kenaikan UMP DKI
Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85 persen atau naik sebesar Rp 37.749 pada 21 November 2021
lalu.
Hal ini pun tertuang dalam Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI 2022. Adi pun menilai UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen ini tidak baik untuk masyarakat
terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia.
"Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai
12 bulan kerja, ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan
serentak tanggal 21 November 2021," ujarnya.
Adi menegaskan, pengusaha akan patuh pada regulasi yang sudah ditetapkan sebesar 0,8 persen
dan tegas mengatakan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen tidak sah.
"Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami
sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan gubernur DKI Jakarta
yang di tetapkan pada tanggal 21 November 2021," ucap Adi.
266
