Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 285
Judul Pengusaha Jakarta Melawan, Anggap Keputusan UMP Anies Tidak Sah
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/28/170332/pengusaha-jakarta-
melawan-anggap-keputusan-ump-anies-tidak-sah
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2021-12-28 17:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Pak Anies Baswedan sudah
menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada
masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia
positive - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Kami sebagai pelaku
pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi
Pengusaha akan Jalankan Peraturan atau Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan pada
tanggal 21 November 2021
Ringkasan
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
tetap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
sah. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menerangkan, tidak sah-nya kenaikan UMP
tersebut karena Gubernur DKI Jakarta tidak menetapkan berdasarkan aturan.
PENGUSAHA JAKARTA MELAWAN, ANGGAP KEPUTUSAN UMP ANIES TIDAK SAH
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta
tetap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) menjadi Rp 4.641.854. Bahkan, Kadin DKI Jakarta menilai keputusan itu tidak
sah.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menerangkan, tidak sah-nya kenaikan UMP tersebut
karena Gubernur DKI Jakarta tidak menetapkan berdasarkan aturan.
Berdasarkan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Gubernur wajib Menetapkan Upah Minimum
Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp.4.453.935.
284
