Page 289 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Polisikan 6 Buruh, Gubernur Banten Dinilai Telah Lakukan Kriminalisasi
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/16450481/polisikan-
6-buruh-gubernur-banten-dinilai-telah-lakukan-kriminalisasi
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2021-12-28 16:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, Gubernur Banten
Wahidin Halim telah melakukan kriminalisasi terhadap buruh yang mengeruduk Kantor Gubernur.
Diberitakan sebelumnya, Kantor Gubernur Banten digeruduk buruh yang melakukan aksi unjuk
rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Penggerudukan itu terjadi
pada Rabu (22/12/2021).

POLISIKAN 6 BURUH, GUBERNUR BANTEN DINILAI TELAH LAKUKAN
KRIMINALISASI

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, Gubernur
Banten Wahidin Halim telah melakukan kriminalisasi terhadap buruh yang mengeruduk Kantor
Gubernur.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Gubernur Banten digeruduk buruh yang melakukan aksi unjuk
rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Penggerudukan itu terjadi
pada Rabu (22/12/2021).

Wahidin kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
"Gubernur Banten mengkriminalisasi buruh. Jelas. Oleh karena itu, aksi buruh untuk
memperjuangkan (kenaikan) upah minimum akan terus berlanjut," kata Said dalam konferensi
pers, Selasa (28/12/2021).

Lebih lanjut Said mengklaim bahwa Wahidin tidak pernah mau bertemu dan duduk bersama
dengan para pademo selama ada unjuk rasa terkait UMK.

Ia menilai seharusnya Gubernur Banten mau membuka pintu diskusi untuk menghindari kejadian
yang tidak diharapkan.

288